Kontroversi Paket MBG Mentah Picu Kritik DPR dan Masyarakat

Arah Baru – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan dalam bentuk bahan mentah di beberapa sekolah di Tangerang Selatan.

Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR, mengungkapkan keheranannya terkait cara penyaluran MBG tersebut, terutama karena hingga saat ini belum terdapat aturan resmi yang mengatur prosedur distribusi seperti itu.

“Penjelasannya ngga masuk akal. Bahan mentah yang diberikan bentuk beras, tapi lauknya sudah dimasak, jika lauknya sudah dimasak justru tidak higienis jika disimpan lama,” kata Irma saat dikonfirmasi, Jumat (20/5/2025).

Menurut Irma, jika kegiatan belajar mengajar sedang libur, maka sebaiknya penyaluran MBG juga dihentikan sementara. Ia menilai, memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai pun berisiko tinggi.

“Menurut saya selama libur ya stop saja dulu, toh libur juga tidak lama. Jika tetap ingin diberikan dalam bentuk uang tunaipun sulit juga pertanggungjawabannya nanti, khawatirnya malah dibelikan pulsa,” pungkasnya.

Senada dengan Irma, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi juga menyoroti pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Ia menilai, pola tersebut menyerupai program bantuan sosial (bansos) sembako yang memiliki konteks berbeda.

“Karena bantuan disalurkan dalam bentuk bahan mentah tanpa petunjuk teknis yang jelas, maka kita perlu mengevaluasinya secara menyeluruh,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Nurhadi memperingatkan bahwa MBG sejak awal dirancang bukan sebagai program distribusi bahan pangan mentah, melainkan pemberian makanan siap konsumsi bagi siswa sekolah.

“MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” ujarnya.

Foto Viral: Ikan Asin dan Beras Jadi Isi Paket MBG

Kontroversi ini mencuat setelah beberapa foto yang beredar di media sosial memperlihatkan isi paket MBG berisi bahan makanan mentah seperti jeruk, pisang, ikan asin, telur puyuh, kacang tanah, dan beras.

Paket tersebut diberikan kepada siswa dalam keadaan belum diolah dan tanpa disertai panduan cara konsumsi yang jelas.

Peristiwa ini terjadi di beberapa sekolah di wilayah Tangerang Selatan, Banten, yang memicu kekhawatiran masyarakat mengenai efektivitas bantuan tersebut, terutama karena tidak ada pendampingan atau edukasi gizi yang mendampingi program MBG.

Nurhadi, selaku mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN), menegaskan pentingnya evaluasi serius dari pihak terkait agar pelaksanaan MBG tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara langsung tanpa kehilangan makna program tersebut.

“Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban?” tutup Nurhadi.

BGN Masih Susun Juknis Pembagian MBG Selama Libur Sekolah

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan bahwa lembaganya kini tengah merancang pedoman teknis terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk periode libur sekolah.

Dalam penyusunannya, BGN memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat kehadiran siswa serta sejauh mana distribusi gizi dapat berjalan efektif selama liburan.

“Saat ini, BGN masih menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG selama libur sekolah,” kata Dadan seperti dikutip dari Antara, Kamis, (18/6/2025).

Menurutnya, apabila para siswa tetap hadir di sekolah saat liburan, maka bantuan MBG akan disalurkan dalam bentuk hidangan segar yang langsung dapat dikonsumsi.

“Mereka juga bisa dibekali makanan tahan lama seperti telur, buah, dan susu untuk satu atau dua hari ke depan,” ujarnya.

Apabila sebagian besar murid tidak datang ke sekolah selama masa liburan, maka penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti ibu hamil, menyusui, serta anak usia dini.

Langkah ini diambil untuk memastikan asupan gizi tetap tersampaikan secara adil dan efektif.

“Kami pastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip pemerataan gizi, efektivitas penyaluran, dan keberlanjutan manfaat. Tidak ada keputusan sepihak soal pembagian MBG tanpa dasar kebijakan resmi,” tegas Dadan.

Tekankan Prinsip Kehati-hatian

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa setiap kebijakan, termasuk perubahan teknis di lapangan, wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mempertimbangkan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, juga menegaskan komitmen pihaknya untuk terus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami ingin memastikan bahwa manfaat gizi dari program ini tidak hanya menjangkau luas, tapi juga tepat sasaran,” pungkas Dadan.