Kemnaker: Ekonomi Hijau Buka Peluang Kerja Baru, Tantangan Lama Harus Diantisipasi

Arah Baru – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan langkah seriusnya dalam mendorong transformasi sektor tenaga kerja nasional ke arah ekonomi hijau yang berpihak pada keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam gelaran Indonesia Jobs and Skills Accelerator yang diadakan oleh Bappenas, Kamis (9/10) di Jakarta.

Menurut Anwar, langkah ini mencerminkan bahwa arah pembangunan nasional kini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan, peningkatan keahlian tenaga kerja, serta pemerataan akses pekerjaan.

Baca Juga:

Aktivis HAM Akan Diverifikasi, Ini Rencana Besar Kementerian HAM

“Kita tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada kesejahteraan manusia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan bahwa pergeseran menuju ekonomi yang ramah lingkungan akan berdampak besar terhadap dunia ketenagakerjaan.

Berdasarkan prediksi World Economic Forum, dalam kurun lima tahun mendatang, akan terjadi pengurangan pada sejumlah jenis pekerjaan lama, dan muncul berbagai peluang kerja baru.

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang terdampak dapat beradaptasi, sekaligus menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan,” kata Anwar.

Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya mendorong jenis pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan atau green jobs dalam menghadapi perubahan ini.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses transisi harus mengutamakan prinsip transisi adil agar setiap tenaga kerja dapat merasakan dampak positif secara merata.

“Kemnaker berkomitmen menjalankan prinsip no one left behind, agar tidak ada pekerja yang tertinggal dalam proses transisi energi dan ekonomi,” tegasnya.

Sebagai bentuk implementasi, kementeriannya kini tengah menyelaraskan rencana pembangunan ketenagakerjaan nasional dengan agenda pekerjaan hijau.

Ini termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) bersama Bappenas serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor hijau dalam RPJMN.

Di sisi lain, pelatihan vokasi juga diperkuat melalui pembaruan sarana, metode, dan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan industri hijau.

Kemnaker pun telah menetapkan SKKNI di sektor-sektor utama seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga produksi ramah lingkungan.

Tak hanya itu, pemerintah turut mendorong program kewirausahaan hijau bagi para pekerja di sektor informal agar tercipta lebih banyak pekerjaan berkelanjutan.

Langkah-langkah ini juga disertai perlindungan ekstra bagi tenaga kerja yang terkena dampak perubahan, serta mendorong dialog sosial dalam menetapkan norma kerja dan kebijakan pengupahan.

Selain itu, Kemnaker terus memperluas pelaksanaan PBK melalui jaringan BLK dan BLKK di berbagai wilayah sebagai strategi peningkatan keterampilan secara merata.

“Program ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pelatihan untuk mempercepat investasi sumber daya manusia serta memperkuat ekosistem pembangunan ketenagakerjaan nasional,” jelas Anwar.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pemanfaatan data, teknologi informasi, dan kemitraan global seperti dalam inisiatif Indonesia Jobs and Skills Accelerator untuk mendorong terciptanya pekerjaan yang produktif dan berjangka panjang.

“Transformasi dunia kerja bukan sekadar menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.