Anggaran BGN Membengkak, DPR Wanti-Wanti Penyalahgunaan Dana

Arah Baru – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti alokasi dana yang sangat besar untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rencana Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun 2026, yang mencapai Rp217,86 triliun.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran tersebut secara tepat, khususnya untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nurhadi mengingatkan agar dana besar yang dialokasikan bagi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tidak disalurkan ke kegiatan yang tidak memiliki kejelasan manfaat.

Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran, merujuk pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai Rp9,9 triliun dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019–2022, yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi dalam keterangannya, (12/6/2025). 

Nurhadi kembali menekankan bahwa pemerintah harus memanfaatkan anggaran sebaik mungkin di tengah perekonomian global yang sedang bergejolak. Ia mewanti-wanti agar BGN bisa menyerap anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. 

“Kalau terealisasi Rp217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” tegas anggota Komisi IX DPR yang bermitra dengan BGN itu. 

BGN Jadi Lembaga dengan Anggaran Tertinggi, Geser Kemhan

Pemerintah saat ini tengah merancang proyeksi kebutuhan belanja untuk 98 kementerian dan lembaga yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen resmi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

Dalam rancangan anggaran tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam daftar sepuluh instansi dengan alokasi dana tertinggi.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini menduduki peringkat pertama sebagai penerima anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp217,86 triliun, menggantikan posisi Kementerian Pertahanan yang sebelumnya berada di puncak daftar pada 2025.

Anggaran jumbo untuk BGN diarahkan guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di tahun mendatang.

Di posisi kedua, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi sebesar Rp167,4 triliun, sedikit naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp166,2 triliun sebelum dilakukan efisiensi.

Sementara itu, Polri berada di peringkat ketiga dengan anggaran indikatif Rp109,67 triliun, lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai Rp126,62 triliun.

Kementerian Kesehatan menyusul di posisi keempat dengan alokasi Rp104,35 triliun, juga mengalami sedikit penurunan dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp105,7 triliun.

Perlu dicatat, seluruh angka ini masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami penyesuaian.

BGN Harus Diawasi Lebih Ketat

Dengan melihat besarnya dana yang dialokasikan, Nurhadi menekankan pentingnya pengawasan yang lebih intensif terhadap perencanaan anggaran yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” ungkap Nurhadi. 

Nurhadi juga berpesan agar anggaran yang besar ini digunakan secara amanah, dan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.

“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tuturnya

“Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,”sambung Nurhadi.

Nurhadi juga mendesak Badan Gizi Nasional agar menertibkan mitra serta petugas SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang tidak menjalankan tugas dengan baik sebelum anggaran tahun 2026 mulai dicairkan.

SPPI sendiri berperan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan posisi sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini,” tukas Nurhadi. 

Daftar 10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2026

Sebagai informasi, berikut 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026:

1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun

2. Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun

3. Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun

4. Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun

5. Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun

6. Kementerian Agama: Rp75,21 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp70,85 triliun

8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Rp55,45 triliun

9. Kementerian Keuangan: Rp47,13 triliun

10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp33,65 triliun