Gejolak Politik Global Ancam Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Swasembada

Arah Baru – Meningkatnya ketegangan politik dunia telah menciptakan iklim ekonomi yang tidak stabil dan berdampak luas, termasuk pada ketersediaan serta ketahanan pangan global. Situasi ini turut menjadi perhatian serius Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Menurut Bara Krishna Hasibuan, Staf Ahli di Kemenko Pangan yang membidangi Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah akibat agresi Israel menjadi pemicu utama situasi geopolitik yang memburuk.

Di samping itu, ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan China melalui perang dagang juga turut memperburuk keadaan.

Baca Juga:

Viral Keluhan Soal Surat Kontrol BPJS Kesehatan, Peserta JKN Minta Sosialisasi Lebih Masif

“Kalau kita lihat sekarang ini, dunia ini sangat-sangat bergejolak, very uncertain. Ada geopolitical tension, juga sekarang ada konflik baru antara Israel dengan Iran, konflik di Middle East yang aslinya itu, yang dilakukan oleh Israel. Kekerasan terhadap Gaza juga belum selesai,” kata Bara, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Pemerintah menanggapi dinamika geopolitik global dengan menaruh fokus besar pada sektor yang paling vital: ketahanan pangan.

Dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia menempatkan kemandirian pangan sebagai pilar utama untuk menjaga stabilitas nasional dan mencukupi kebutuhan rakyat.

“Kalau terjadi apa-apa, the worst scenario, terjadi perang, ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri kemungkinannya, kita tidak bisa rule out. Maka pada akhirnya, masing-masing negara itu akan mempertimbangkan, memprioritaskan dalam negeri masing-masing, terutama soal penyediaan makanan. Mereka akan feed their own people first,” tuturnya.

Situasi akan jauh lebih rentan jika Indonesia masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada negara lain. “Coba bayangkan jika terjadi krisis, bagaimana nasib Indonesia? Selama puluhan tahun kita terus-menerus mengimpor beras, misalnya,” ujar Bara.

Gagal Impor Beras

Bara menceritakan pengalamannya mendampingi Zulkifli Hasan ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu, upaya diplomatik untuk mendapatkan pasokan beras dari luar negeri tidak membuahkan hasil, karena negara-negara yang diharapkan justru memilih menahan ekspor mereka dan tidak mengalirkan bantuan ke Indonesia.

“Kita pada waktu itu kesulitan, kita harus melakukan impor beras karena produksi turun, stok kita tidak mencukupi. Kita melakukan negosiasi dengan satu negara. Tapi kita harus, ya semacam itu saja, untuk kepentingan nasional, semacam setengah bagging begitu mengemis, at the end of the day, tidak juga diberikan,” ucapnya.

“Kita minta waktu itu kira-kira, kalau enggak salah berapa ratus ribu ton gitu ya, Mas Dar (Wamentan Sudaryono). Dan akhirnya negara itu mementingkan, ‘enggak, kita harus mempentingkan dalam negeri kita’. Nah itu salah satu contoh konkret,” tegas dia.

Urgensi Swasembada Pangan

Bara menekankan bahwa dalam situasi seperti itu, kemandirian pangan menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencapainya telah mulai ditempuh oleh pemerintah sejak dini.

“Itu belum lama yang lalu, itu kira-kira dua tahun yang lalu (negosiasi impor beras gagal). Jadi dengan begitu memang, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgent,” ujar Bara.

“Sudah waktunya memang kita menciptakan, ini dinamakan dengan self-sufficiency, yang when it comes to food, when it comes to makanan yang menjadi basic dari bangsa kita,” tandasnya.

Pentingnya Swasembada Pangan

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu mandiri dalam hal pangan. Tujuannya, agar kepentingan negara tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar.

Ia menuturkan bahwa swasembada berarti mencukupi kebutuhan pangan nasional lewat hasil produksi dalam negeri, tanpa bergantung pada impor dari negara lain.

“Covid telah memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita. Bagaimana di situasi sulit, semua negara akan bertindak untuk kepentingan negara yang masing-masing,” kata Sudaryono, Jakarta, ditulis Jumat (20/6/2025).

“Jadi jangan dipikir, begitu kita punya duit, kemudian kita butuh pangan yang kita butuhkan dari negara lain misalnya. Kemudian karena kita punya duit, kemudian negara itu di situasi tertentu akan memberikan pangannya kepada kita,” sambungnya.