Proyek KCIC Bikin WIKA Merugi 1,8 Triliun, Bos Danantara Buka Suara

Arah Baru – COO BPI Danantara Dony Oskaria menanggapi kondisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang mengalami kerugian akibat keterlibatannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kerugian yang ditanggung perusahaan diperkirakan mencapai Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun setiap tahun melalui partisipasi di PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dony menyampaikan bahwa ke depan WIKA tidak akan lagi dilibatkan dalam proyek perkeretaapian. Hal ini karena sektor tersebut dinilai tidak sejalan dengan fokus utama bisnis perusahaan sebagai kontraktor.

“Ya, itu salah satu contoh. Jadi kan yang lama kita bereskan. Jadi, mereka tidak akan lagi terlibat dalam kereta api, karena kan tidak inline dengan bisnisnya mereka kan,” ungkap Dony ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

LRT Jabodebek Dukung Festival IWE 2026, Perkuat Peran Transportasi Publik dalam Aktivitas Komunitas

Meski demikian, ia mengakui proses untuk melepaskan keterlibatan WIKA dari proyek kereta cepat membutuhkan waktu. Saat ini, langkah penataan terhadap BUMN tengah dilakukan secara bertahap agar seluruh proses dapat diselesaikan secara menyeluruh.

“Tapi memang penyelesaian itu kan seperti apa … satu per satu, ya. Ini kita bereskan semuanya, kita rapihkan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas. Nanti lihat ya, ini menyelesaikan tahap ini juga harus tuntas,” ujar Dony.

Sebagai informasi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yaitu konsorsium proyek KCIC. Dalam struktur tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memegang 58,53%, WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08%.

Sementara itu, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri dari CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, mengungkapkan bahwa perusahaan harus menanggung kerugian tahunan dari proyek tersebut sekitar Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun.

Agung menilai beban kerugian tersebut cukup signifikan dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, sehingga menjadi tantangan dalam upaya meraih keuntungan secara optimal.

“Porsi kita itu setiap tahun membukukan kerugian yang memang cukup besar, kalau tahun lalu, kalau tahun 2025 kalau nggak salah Rp 1,7 triliun atau Rp 1,8 triliun membukukan kerugian hampir setiap tahun segitu,” ujar Agung Budi Waskito di kantor proyek Tol Harbour Road (HBR) II, Jakarta Utara, Senin (6/4) kemarin.

Ia juga menyampaikan keinginan perusahaan untuk melepas investasi di proyek kereta cepat tersebut guna mengurangi beban kerugian. Namun, proses tersebut tidak mudah karena keterlibatan WIKA diatur dalam Peraturan Presiden.

“Sehingga tidak mudah buat kita untuk bisa melepas aset kereta cepat. Sehingga yang bisa kita lakukan, ya kita minta pemerintah ataupun Danantara sebisa mungkin WIKA yang memang kondisinya sebenarnya kontraktor untuk tidak masuk ke situ, ya. Tetapi ini tentu menjadi apa namanya domaindnya daripada government atau Danantara,” jelas Agung.