Mobil Dinas XL7 Ubah Pelat Nomor, BPAD DKI Lakukan Pemeriksaan Internal

Arah Baru – Video yang memperlihatkan mobil dinas berpelat merah diganti menjadi pelat putih ramai beredar di media sosial. Kendaraan jenis Suzuki XL7 tersebut diketahui merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Peristiwa itu terjadi saat mobil tersebut melintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan dihentikan oleh petugas kepolisian. Pengemudi kendaraan kemudian diperiksa terkait perubahan pelat nomor tersebut.

Dalam rekaman yang beredar, pengemudi mengakui bahwa pelat merah diganti menjadi pelat putih. Ia beralasan perubahan tersebut dilakukan agar kendaraan tidak menarik perhatian masyarakat di sekitarnya. Petugas kemudian meminta pengemudi untuk mengembalikan pelat nomor sesuai ketentuan. Polisi hanya memberikan teguran dan menyita pelat putih agar tidak digunakan kembali.

Baca Juga:

Suasana Khidmat Misa Minggu Paskah di Katedral Jakarta, Tema Tahun Ini: Kepedulian Alam

“Pelat itunya (pelat nopol palsu) saya ambil, kalau nggak diambil nanti dipasang lagi, bener nggak? Janganlah. Kalau itu punya Pemda DKI pakailah punya Pemda DKI, gentleman aja, Pak. Kenapa harus diganti begini?” ucap polisi dalam video viral.

Menanggapi kejadian tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas.

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran internal, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta berkoordinasi dengan Inspektorat untuk pendalaman lebih lanjut.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Tindakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan. Saat ini, kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faisal dikutip dari keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan serta kedisiplinan dalam pemanfaatan aset milik daerah. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut.

“Atensi dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.