Ironi peringatan Hardiknas

Arah Baru – ​Pendidikan, merupakan jantung dari kemajuan sebuah bangsa, bukan sekadar deretan gelar, melainkan pintu gerbang utama bagi mereka yang kini duduk di kursi pemerintahan untuk mengelola rumah tangga negara. Melalui pendidikan pulalah, jendela ilmu pengetahuan terbuka lebar bagi setiap insan. Itulah marwah pendidikan yang sejatinya kita imani.

di setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), kita patut bertanya, apakah ini sebuah perayaan atas ilmu yang benar-benar tersampaikan, atau sekadar seremoni simbolis tanpa makna mendalam?

​Ironi menyelimuti wajah pendidikan kita. Sangat tidak logis melihat fakta bahwa dari tangan guru dan dosen yang bergaji kecil itu, lahir menteri-menteri hebat dan pejabat tinggi negara yg bergaji lebih besar di bamding sosok yang mberi ilmu tersebut.

Baca Juga:

Wujudkan SDGs 11 dan 12, KKN-T UNDIP Ajak Warga Amongrogo Ubah Sampah Dapur Jadi Pupuk Organik Cair

Lebih memprihatinkan lagi ketika mandat konstitusi mengenai anggaran pendidikan sebesar 20 persen kerap “disunat” dialokasikan untuk kepentingan lain yang jauh dari esensi mencerdaskan kehidupan bangsa.

​Jika kenyataannya pendidikan masih dikesampingkan dalam hal kesejahteraan dan kejujuran anggaran, apakah Hardiknas masih relevan untuk dirayakan dengan suka cita? Atau, jangan-jangan, kita justru sedang memperingati hari merendahkan pendidikan di atas panggung formalitas?

Pendidikan gratis adalah investasi masa depan, makan gratis hanyalah solusi sesaat. Manusia yang kenyang tanpa ilmu akan kehilangan daya juang. Manusia berilmu mampu menciptakan kemandirian pangan secara berkeadilan. Logika akal harus berdiri di atas logika perut.

Negara gemar melakukan studi banding tanpa hasil nyata. Kebijakan pendidikan seringkali hanya ganti baju tanpa menyentuh akar masalah. Birokrasi pendidikan terasa lebih rumit daripada penegakan hukum. Ketidakmampuan menyelesaikan sengkarut ini memunculkan kecurigaan besar. Apakah kemiskinan struktural para pendidik sengaja dipelihara?

Status “honorer” hanyalah label halus untuk eksploitasi tenaga kerja. Guru dan dosen dipaksa mengabdi demi menghindari pengangguran, meski tanpa upah layak. Ini adalah perbudakan modern bermantel dedikasi.

Semboyan Tut Wuri Handayani kini kehilangan ruh. Warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara terkubur bersama jasadnya. Kita terjebak dalam budaya formalitas yang mendewakan seremoni.
Akal sehat dikalahkan oleh citra. Pendidikan kita sedang mati suri di tengah riuh rendah perayaan simbolis.