Ironi Jaket Kuning: Membela Rakyat, Namun Menggilas Keringat Ojol di Jalanan

Teriakan “Hidup Rakyat!” menggema kencang membelah aspal di sekitar Bundaran HI. Ribuan kepalan tangan mengudara, dibalut almamater mentereng lambang supremasi intelektual. Namun, cobalah menepi sejenak dari keriuhan panggung orasi itu. Di trotoar yang sama, seorang pengemudi ojek online terpaksa mematikan aplikasi di gawainya. Matanya nanar menatap jalan raya yang diblokade total. Asap hitam dari ban yang dibakar mengaburkan pandangannya, sama seperti harapannya membawa pulang uang makan untuk anak istri hari itu. Sebuah anomali ironis tergelar terang-terangan: atas nama pahlawan pembela rakyat, hak hidup rakyat kecil justru digilas habis.

Ada yang retak dalam cara kita menerjemahkan demokrasi akhir-akhir ini. Kebebasan berekspresi yang direbut lewat darah dan air mata Reformasi kini seolah menyusut maknanya menjadi lisensi untuk bertindak semaunya. Kita sedang menyaksikan krisis adab yang akut di kalangan kaum terdidik. Ketika makian kasar diarahkan kepada aparat penegak hukum yang sekadar menjalankan tugas pengamanan, dan ketika kenyamanan warga direbut paksa demi eksistensi kelompok, kita pantas bertanya. Apakah mimbar akademik saat ini hanya memproduksi mesin penghafal teori tanpa kompas moral?

Mari kita bedah realitas sosiologis di lapangan. Di kawasan Bundaran HI, denyut nadi ekonomi berdetak lewat mobilitas yang cepat. Ketika jalan raya dikuasai tanpa etika komunal, rantai pasok ekonomi kerah biru terputus seketika. Kurir logistik gagal memenuhi target, pekerja kantoran terjebak kelelahan sebelum memulai hari, dan para penegak hukum—yang sejatinya juga bagian dari rakyat biasa dengan keluarga yang menunggu di rumah—harus menelan pil pahit berupa hujatan. Merendahkan martabat aparat keamanan di muka umum seringkali dipamerkan layaknya trofi keberanian intelektual. Padahal, tindakan tersebut justru mengkhianati nalar itu sendiri, mengubah tata krama ruang publik menjadi arena persekusi verbal yang primitif.

Baca Juga:

Melek Literasi, Cerdas Mengarungi Derasnya Informasi Digital

Pepatah lawas menempatkan adab jauh di atas ilmu. Dalam tatanan sosial yang waras, setiap produk hukum, kebebasan sipil, hingga cara kita berpendapat, seharusnya berakar pada kebudayaan yang memanusiakan manusia. Namun, parade di jalanan beberapa hari lalu mempertontonkan kondisi sebaliknya. Ada arogansi yang berlindung di balik tameng kemerdekaan berpendapat. Aspirasi yang mestinya berwujud dialektika intelektual yang tajam, justru terdegradasi menjadi panggung caci maki yang disetir oleh kebencian politis. Narasi yang dibangun tak lagi menyentuh substansi persoalan, melainkan sekadar orkestrasi kemarahan buta yang memuaskan ego sektoral semata.

Para mahasiswa ini mungkin merasa sedang berdiri gagah di garis depan melawan kezaliman. Sayangnya, tatapan mereka terlalu mendongak ke atas hingga lupa melihat ke bawah. Kebebasan sipil dalam negara demokrasi tidak pernah bersifat mutlak; kemerdekaan Anda dibatasi oleh dinding hak asasi manusia lain. Mengklaim diri sebagai penyambung lidah rakyat pinggiran sambil memutus urat nadi ekonomi pedagang kopi keliling adalah sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Keadilan sejati tidak bisa diperjuangkan dengan cara menumbalkan keadilan bagi mereka yang sedang berkeringat di jalanan.

Realita kelam ini menjadi tamparan keras bagi ekosistem pendidikan kita. Ruang-ruang kelas di kampus tampaknya perlu dibongkar ulang secara filosofis. Para rektor, dekan, dan dosen tidak bisa lagi hanya sibuk mengejar akreditasi, publikasi jurnal internasional, atau mendewakan Indeks Prestasi Kumulatif. Ada tanggung jawab mendesak untuk membenahi pendidikan karakter yang tertinggal jauh di belakang deretan gelar sarjana. Etika berdemokrasi harus kembali menjadi menu utama. Mahasiswa perlu dipahamkan bahwa meruntuhkan ketertiban umum dan melecehkan hak publik bukanlah bentuk heroisme, melainkan cacat logika bernegara.

Pada akhirnya, hukum dan tata krama adalah dua sisi koin yang menjaga peradaban kita agar tidak runtuh menjadi barbarisme berkedok kebebasan. Demokrasi memang memberikan panggung bagi siapa saja untuk berteriak lantang. Tapi kedewasaan intelektual diukur dari kemampuan menahan diri agar teriakan itu tidak memekakkan telinga mereka yang tak berdosa. Jika almamater kebanggaan hanya melahirkan generasi pandai berdebat namun miskin empati, mungkin kita harus berhenti memanggil mereka kaum intelektual. Sebab, apalah arti tumpukan buku dan teori di kepala, bila adab tak pernah diberi ruang untuk tumbuh di dalam dada?

Penulis:
Asyam Shobir Muyassar, S.H.
Alumni FHISIP Hukum Universitas Terbuka
Aktivis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak