Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Mulyanto: Jatuhkan Wibawa di Mata Umat

Arah Baru – Sikap sejumlah ormas keagamaan yang ramai-ramai menerima izin pengelolaan tambang membuat prihatin anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Dalam keterangan yang dilansir dari dpr.go.id, Mulyanto mengatakan fenomena ini bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.

“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta pampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnnya umat tidak terurus,” jelas Mulyanto di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga:

Unitree Diluncurkan di Indonesia, Bermitra dengan Halo Robotics untuk Membuka Pasar Terbesar Asia Tenggara bagi Robot Humanoid dan Quadruped

Dijelaskannya, setelah NU dan Muhammadiyah, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan, lanjut Mulyanto, MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.

Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta emerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” terang Mul, begitu Ia biasa disapa.

Itulah kenapa, lanjut Mul, dalam UU Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.

Lebih Lanjut, Mul menilai pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal, amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Jadi, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang kepada ormas ini. Mengingat umur Ppemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi.

Ia minta di detik-detik akhir kekuasaan Jokowi, pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

“Menjelang purna tugas, madeg pandhito, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time. Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasah-grusuh,” tegasnya.