Anies Tanggapi Revisi UU TNI di X: Kebijakan Ini Harus Dikawal Hati-Hati

Arah Baru – Anies Baswedan mengungkapkan pendapatnya terkait revisi Undang-Undang (UU) TNI yang belakangan ini memicu perdebatan di masyarakat. Menurutnya, pengesahan revisi UU TNI tersebut memunculkan berbagai pertanyaan.

“Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” kata Anies dalam cuitannya di akun X dilihat, Minggu (23/3/2025).

Calon Presiden 2024 tersebut menekankan bahwa masyarakat menginginkan TNI yang tangguh, profesional, dan terfokus pada peran utamanya, yaitu menjaga pertahanan serta kesatuan negara. Ia juga mengingatkan agar revisi UU TNI tidak membebani TNI dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga:

Di Hadapan Alumni HMI, Tamsil Linrung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Sipil-Militer

“Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?” ujar dia.

Anies selanjutnya mempertanyakan kepastian bahwa revisi UU TNI tidak akan menimbulkan efek samping selain yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ia juga menyebutkan bahwa di dalam tubuh TNI masih terdapat tantangan terkait penerapan sistem meritokrasi dalam kenaikan pangkat dan jenjang karier.

“Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” kata Anies.

“Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” imbuhnya.

Anies selanjutnya mengutip pernyataan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menegaskan agar prajurit tidak terlibat dalam politik. Ia menekankan bahwa pesan tersebut harus tetap dipertahankan.

“Bung Karno pernah bicara, Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” ujar dia.

Anies melanjutkan dengan mengatakan bahwa seharusnya revisi tersebut melibatkan partisipasi publik secara luas. Ia juga menyebutkan pentingnya upaya untuk menjadikan TNI lebih tangguh dan profesional.

“Maka, keputusan sebesar ini perlu kehati-hatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas,” kata Anies.

“Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai. Dan semua ini demi Indonesia yang lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi,” imbuhnya.