APBD DKI Jakarta 2026 Menyusut Gegara DBH, Pramono Tekankan Disiplin Anggaran

Arah Baru – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluh meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami penurunan.

Ia mengajak jajaran Pemprov untuk tetap fokus pada efisiensi kerja serta menjaga performa meski anggaran menjadi terbatas.

“Ini bagi saya kesempatan untuk membuat mindset balai kota atau birokrasi pemerintahan ASN DKI Jakarta yang selama ini terlalu enak dengan apa? Anggaran yang besar harus bisa dengan anggaran yang lebih tight,” ungkap Pramono pada acara Top Team Workshop Bank BTN di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga:

Uni Eropa Desak Iran Batalkan Tarif Transit Selat Hormuz

Ia menambahkan, “Dan saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan enggak boleh ada yang mengeluh siapa pun di ruang publik, walaupun anggarannya saya potong juga. Tetapi yang di challenge dari peristiwa ini apa? Yang di challenge adalah kreativitas, kreativitas.”

Menurut Pramono, situasi fiskal yang menantang yang dialami Pemprov DKI kini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan inovasi dalam birokrasi.

Ia menegaskan bahwa upaya efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, melainkan memastikan setiap penggunaan anggaran tepat guna.

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan bahwa terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta sebesar hampir Rp 15 triliun.

Sebelumnya, APBD DKI Jakarta telah disetujui sebesar Rp 95 triliun, namun setelah pengurangan tersebut, anggarannya menjadi Rp 79 triliun.

“Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun,” jelas Pramono saat berbicara dengan wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ini dianggap sebagai sebuah tantangan bagi Pemprov DKI, sehingga diperlukan langkah-langkah realokasi dan efisiensi anggaran.

Meski demikian, Pramono memastikan bahwa program utama yang langsung berdampak kepada masyarakat tidak akan dikurangi.