DPR Minta Klarifikasi Fadli Zon Soal Tragedi Mei 1998

Arah Baru – Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon guna meminta penjelasan atas pernyataannya yang menyebut bahwa kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah isu yang belum terbukti.

Anggota Komisi X, Bonnie Triyana, menegaskan bahwa pendapat pribadi Fadli tidak dapat menghapus kenyataan kelam yang terjadi dalam tragedi kemanusiaan tersebut.

“Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi,” kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat terkait dugaan pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Ia beranggapan bahwa kisah-kisah mengenai kekerasan seksual dalam tragedi tersebut hanya bersumber dari kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Fadli juga merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang menurutnya gagal memberikan bukti konkret atas dugaan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan seksual secara sistematis saat itu.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai pernyataan Fadli Zon sangat disayangkan.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam upaya penulisan ulang sejarah nasional, menurutnya Fadli seharusnya tidak memperkuat narasi penyangkalan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang menimpa perempuan Tionghoa dalam konteks kerusuhan bernuansa rasial tahun 1998.

“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan,” jelas Bonnie.

Anggota DPR yang fokus pada isu pendidikan dan kebudayaan menegaskan bahwa nilai suatu karya sejarah tidak hanya terletak pada narasi heroik yang menginspirasi generasi mendatang.

Bonnie menekankan bahwa luka kolektif dari masa lalu bangsa juga penting untuk diangkat, karena mengandung pelajaran berharga bagi masa depan.

“Tanpa terkecuali untuk penyelenggara negara di masa kini dan masa depan,” tegasnya.

Penyangkalan Peristiwa Kelam Menambah Luka Batin

Bonnie menegaskan bahwa mengabaikan atau menyangkal tragedi kelam dalam kerusuhan Mei 1998 justru akan memperdalam penderitaan emosional para korban, keluarganya, dan masyarakat yang mengalami langsung kekerasan di masa transisi reformasi.

Apalagi jika tragedi itu diposisikan sekadar sebagai desas-desus tanpa dasar, hal tersebut hanya memperburuk luka kolektif yang belum sepenuhnya pulih.

“Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat yang mengalami peristiwa itu,” ungkap Bonnie.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan sedang mengerjakan proyek revisi sejarah nasional yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2025. Namun, dalam rancangan awal Kerangka Konsep Penulisan ‘Sejarah Indonesia’ tersebut, beberapa kasus pelanggaran HAM berat justru tidak dicantumkan.

Hentikan Penulisan Ilang Sejarah

Dalam proses penulisan ulang sejarah tersebut, sejumlah pelanggaran HAM berat justru diabaikan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa saat kerusuhan Mei 1998, penembakan misterius (Petrus), penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II, serta pelanggaran HAM di Aceh dan Papua.

Oleh karena itu, Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan, sebagai mitra Komisi X DPR, untuk menghentikan proyek revisi sejarah jika hanya dimaksudkan untuk kepentingan politik semata.

Apalagi jika penulisan ulang tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan sebagian kisah bangsa sesuai keinginan penguasa, sehingga menghasilkan narasi yang parsial dan tidak menyeluruh.

“Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini,” pungkas Bonnie.