HNW Dukung Prabowo-Macron Perjuangkan Palestina

Arah Baru – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (HNW) menyatakan dukungan atas pernyataan bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyerukan pentingnya kehadiran negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh.

Menurut HNW, seruan itu sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia dan cita-cita kemerdekaan yang sejak lama diusung oleh bangsa ini.

“Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Macron itu wajar didukung, karena sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan merupakan kelanjutan dari sikap resmi Indonesia sejak era Presiden Soekarno,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (29/05/2025).

Baca Juga:

LRT Jabodebek Perkuat Kesiapsiagaan Darurat demi Keselamatan Pengguna

Ia juga menyoroti gelombang pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina oleh sejumlah negara seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, dan Bolivia, serta rencana inisiatif Prancis bersama Inggris dan Kanada untuk turut memberikan pengakuan serupa.

HNW mendorong agar Presiden Prabowo melanjutkan diplomasi aktif dengan lebih banyak negara.

“Setelah bertemu PM Malaysia dan PM China yang sama-sama berkomitmen terhadap Palestina, Presiden Prabowo bisa menjadikan pertemuan dengan Presiden Macron sebagai batu loncatan untuk mengajak lebih banyak negara mendukung Palestina,” tuturnya.

Namun demikian, HNW memberikan catatan kritis terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan untuk mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik, dengan syarat Israel lebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji lebih dalam dan tidak disampaikan secara terburu-buru.

“Pernyataan itu dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution), namun faktanya, sejak pertama kali diusulkan, Israel terus-menerus menolaknya,” katanya.

HNW menekankan pentingnya fokus pada perjuangan Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat, bukan sekadar negara boneka yang kehilangan kedaulatan politik dan ekonominya.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman beberapa negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel justru tidak membuahkan hasil konkret bagi kemerdekaan Palestina.

“Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban tipu muslihat Israel. Sejumlah negara Arab sudah melakukan normalisasi, tetapi Palestina justru makin terjajah,” tegasnya.

Menurutnya, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan berdasarkan ketentuan internasional, termasuk keputusan OKI, Liga Arab, ICJ, ICC, dan berbagai resolusi PBB.

Negara Palestina yang diakui nantinya harus memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, serta pengakuan atas Masjid Al-Aqsa sebagai warisan budaya umat Islam seperti yang telah ditetapkan UNESCO sejak 2016.

“Negara Palestina yang kita perjuangkan adalah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh. Barulah wajar jika Indonesia mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Israel, tentunya setelah Palestina menjadi anggota penuh PBB dan penjajahan benar-benar berakhir,” pungkas HNW. (*)