LPS Tekankan Literasi Keuangan sebagai Fondasi Kuat UMKM

Arah Baru – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar meningkatkan pemahaman mereka terhadap literasi keuangan.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, menuturkan bahwa pengetahuan keuangan yang memadai akan membantu para pelaku usaha mengenali berbagai potensi risiko, seperti risiko likuiditas, pinjaman macet, hingga hambatan operasional.

Dengan begitu, pelaku UMKM dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cermat dan terukur.

“Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan yang memadai juga meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana, mengevaluasi kelayakan usaha, dan mengelola arus kas yang baik,” ujar Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto di acara Cerdas Finansial di Era Digital, dikutip Jumat (27/6/2025).

Jimmy memaparkan pentingnya pelaku usaha memiliki dana cadangan yang kuat sebagai langkah antisipatif terhadap risiko keuangan.

Ia menyarankan agar setiap pelaku usaha menyusun anggaran bulanan serta merancang rencana pengeluaran guna mengenali kelebihan kas yang bisa dialihkan sebagai simpanan cadangan.

Untuk itu, pelaku usaha dianjurkan menyisihkan 5–10% dari laba bersih tiap bulan secara konsisten dan menyimpannya di rekening terpisah dari dana operasional agar tidak mudah tergunakan.

“Idealnya, dana ini disimpan pada instrumen yang aman dan likuid, seperti tabungan bisnis atau deposito jangka pendek, agar tetap mudah diakses saat dibutuhkan namun tidak mudah tergoda untuk digunakan secara impulsif. Intinya, manfaatkanlah layanan keuangan dengan baik, sebab setiap bank yang beroperasi di Indonesia adalah peserta penjaminan LPS,” jelas Jimmy.

Layanan Bank

Menurut Jimmy, saat ini tersedia berbagai penawaran produk dan layanan dari lembaga keuangan berbasis digital yang dikenal sebagai bank digital.

Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, bank digital memiliki status yang sama dengan bank peserta penjaminan LPS lainnya. Oleh karena itu, pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan simpanan dari bank digital tersebut dengan aman.

“Tinggal para pelaku usaha memperhatikan faktor keamanannya termasuk simpanan yang dijamin, salah satu syarat simpanannya dijamin LPS adalah tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan atau TBP LPS, dimana TBP LPS yang berlaku saat ini untuk Bank Umum 4 persen, untuk BPR 6,50 persen dan Valuta Asing 2,25 persen,“ tambah Jimmy.

Dalam kesempatan itu, Jimmy turut mengingatkan para pelaku UMKM akan pentingnya mengelola risiko dan keuangan secara bijak.

Ia menekankan bahwa kegagalan sejumlah UMKM bukan disebabkan oleh lemahnya produk atau kurangnya permintaan pasar, melainkan akibat kurangnya kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan usaha.

“Risiko terbesar sering kali muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam usaha itu sendiri. Dengan mencatat keuangan secara rutin, menyisihkan dana cadangan, dan mulai memahami risiko usaha, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan menjaga kelangsungan usahanya dalam situasi apa pun. Kedisiplinan finansial bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan,” jelas Jimmy.

Bangun Kesadaran UMKM

Secara fundamental, LPS bukanlah lembaga yang memiliki wewenang langsung dalam pengaturan atau pengawasan pelaku UMKM.

Meski begitu, LPS tetap aktif berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk para pelaku UMKM, melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi publik.

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi yang digelar di berbagai wilayah, LPS tidak hanya menjelaskan tentang fungsi dan mekanisme penjaminan simpanan serta peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih disiplin mengelola keuangan, memahami urgensi menabung di bank, serta menghindari aktivitas keuangan yang berpotensi membahayakan.