Menhub Tanggapi Isu Pemangkasan Anggaran di Tengah Sorotan Pajak Pelayaran Asing

Arah Baru – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menanggapi isu potensi pengurangan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disebut-sebut akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Wacana tersebut mencuat menyusul sorotan terhadap rendahnya penerimaan pajak dari aktivitas pelayaran kapal asing sebagaimana disampaikan oleh Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).

Menanggapi hal itu, Dudy menegaskan bahwa urusan pajak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan. “Ya tanya Pak Menkeu. Kan Kalau pajak kan domainnya kan domain Kementerian Keuangan,” kata Dudy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Dudy juga menyampaikan bahwa langkah efisiensi anggaran sejatinya telah dijalankan oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menyatakan Kemenhub tetap terbuka terhadap berbagai evaluasi dan masukan yang bertujuan memperbaiki kinerja. “Ya kami terbuka terhadap perbaikan. Jadi, apapun yang disampaikan untuk kepentingan perbaikan ya kami akan lakukan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Sidak ke Kantor Meta, Komdigi Tekankan Tanggung Jawab Platform Digital

Di sisi lain, data penerimaan pajak dari pelayaran asing tercatat baru mencapai sekitar Rp 600 miliar, jauh di bawah potensi yang diperkirakan bisa menembus Rp 19 triliun. Perbedaan yang mencolok ini memunculkan dugaan adanya pemanfaatan tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh kapal-kapal berbendera asing.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan evaluasi lanjutan. “Asosiasi INSA (Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia) ya, tiga bulan ini Anda lihat, yang (realisasi pajak kapal asing di dalam negeri) domestik ada perbedaan apa nggak? Kalau mereka nggak ada perbedaan, nanti lapor kami lagi. Kami akan punish Kemenhub,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ia bahkan memberi sinyal tegas terkait konsekuensi anggaran apabila tidak ada perbaikan ke depan. “Kalau enggak (ada perbaikan), nanti saya potong anggarannya,” janji Purbaya.