Media Arahbaru
Beranda Berita Menindaklanjuti Penangkapan 15 Aktivis Di Bima, PB HMI Tuntut Kapolri Copot Kapolda NTB Dan Kapolres Bima

Menindaklanjuti Penangkapan 15 Aktivis Di Bima, PB HMI Tuntut Kapolri Copot Kapolda NTB Dan Kapolres Bima

Arah Baru – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pasang badan atas kasus penahanan 15 aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) Donggo-Soromandi oleh Polres Kabupaten Bima.

Melalui Komisi Hukum dan Ketahanan Nasionalnya Gufran MS, PB HMI menyayangkan tindakan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto serta Kapolres Kabupaten Bima AKBP. Haryanto, SH.SIK yang menurutnya bertanggung jawab untuk penanganan yang dirasa berlebihan pada aksi demonstrasi aktivis FPR Donggo Soromandi yang dilaksanakan pada 30/05/2023.

“Kami mengecam tindakan Kapolres (Kabupaten) Bima yang seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada para demonstran namun yang terjadi malah sebaliknya” ujar Gufran.

Gufran memberikan kejelasan lebih lanjut dengan mengacu kepada UU No. 9 tahun 1998 pasal 28 UUD 1945 terkait dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum.

Ditambah juga bahwasanya Kapolres kabupaten Bima dan Kapolda NTB telah melanggar UU tersebut serta telah mendiskreditkan pasal-pasal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut atas dasar arogansi semata dan mencederai nilai demokrasi dan keadilan di negeri ini.

“Ini kan jelas bertentangan dengan UU nomor 9 (Tahun) 1998 tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum yang malah dicederai oleh penegak hukum sendiri” tegas Gufran.

Oleh karena itu, Gufran mengatakan bahwa PB HMI akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menuntut kepada Kapolri untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolda NTB dan Kapolres Bima yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Nantinya PB HMI akan langsung menuntut kepada Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) untuk mencopot Kapolda NTB dan Kapolres Bima karena kelakuan mereka” ujar Pemuda asal Bima tersebut.

Sebelumnya diketahui Aktivis FPRDS melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan perbaikan infrastruktur jalan yang diklaim selama bertahun-tahun rusak serta telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Selain daripada itu menyebabkan lambatnya perputaran ekonomi di kecamatan Donggo Romandi sendiri.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

error: Content Dilindungi Undang Undang Dilarang Untuk Copy!!