Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Tercover PBI Jaminan Kesehatan

Arah Baru – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan masih ditemukannya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Ia menyebut puluhan juta warga miskin hingga kini belum tercakup dalam program tersebut, sementara sebagian masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama Pimpinan DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan bahwa sekitar 54 juta penduduk miskin belum masuk sebagai penerima PBI JK, sedangkan sekitar 15 juta warga yang secara ekonomi lebih baik masih terdata sebagai penerima manfaat.

Baca Juga:

Buka Puasa di Museum NTB, HMI MPO Mataram Konsolidasikan Kader dan Alumni

“Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” kata Gus Ipul.

“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu,” sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa temuan tersebut bersumber dari data tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian Sosial mulai menjadikan pembagian desil sebagai acuan utama untuk membenahi akurasi penyaluran bantuan sosial.

“Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” ujarnya.

“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” sambung Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan proses pengalihan data penerima secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut, menurutnya, berdampak pada penurunan signifikan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam program PBI JK.

Exclusion error ialah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI. Sedangkan, inclusion error merupakan orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI.

“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK,” tuturnya.