Misbakhun: Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekonomi RI Masih Terkendali

Arah Baru – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa gejolak ekonomi akibat ketegangan militer antara Israel dan Iran belum terlalu mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Dampak Perang Iran-Israel Terhadap Perekonomian Indonesia” yang diselenggarakan INDEF pada Minggu (29/6/2025) sore.

Meskipun begitu, Misbakhun menegaskan pentingnya otoritas fiskal memberikan informasi yang benar dan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran dan efektif.

Baca Juga:

Transparansi atau Sengketa Informasi? Aktivis Minta KPU Klarifikasi Dokumen Pendidikan Anggota DPRD

“Semuanya masih aman,” kata Misbakhun dalam keterangannya.

Politikus Partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa beberapa indikator ekonomi mengisyaratkan kondisi yang cukup stabil. Ia mencontohkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

“Kurs rupiah terhadap dolar AS juga menunjukkan kestabilan,” tambahnya.

Ia juga mencatat bahwa harga minyak global masih lebih rendah dari proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang tercantum dalam APBN 2025, yaitu sebesar USD 82 per barel.

“Harga minyak masih dalam range moderat, situasi ini harus kita jaga,” ucap Misbakhun.

Namun, ia mewanti-wanti jika harga minyak dunia melewati USD 100 per barel, atau bahkan menyentuh USD 140 per barel, maka beban subsidi BBM akan meningkat.

“Apakah itu ditanggung pemerintah, atau dengan menaikkan harga (BBM). Pasti pemerintah memikirkan ulang. Risiko kenaikan harga BBM pasti ke inflasi,” tuturnya.

Bisa Bawa Keuntungan

Di sisi lain, ia menilai bahwa lonjakan harga minyak global juga bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Misalnya, nilai ekspor minyak nasional berpotensi meningkat, dan harga komoditas lain seperti batu bara serta mineral pun cenderung ikut terdongkrak.

Misbakhun tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional, salah satunya karena pendapatan negara hingga Mei 2025 telah mencapai Rp 995,3 triliun atau sekitar 33,1% dari total target APBN tahun ini.

Angka tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 188,7 triliun.

Sementara itu, total belanja negara tercatat sebesar Rp 1.016,3 triliun. Artinya, defisit anggaran hanya sekitar Rp 21 triliun, atau setara 0,09% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 yang diperkirakan mencapai Rp 24 ribu triliun.

“Angka defisitnya masih 0,09 persen dari PDB,” tuturnya.

Data yang Akurat

Oleh karena itu, Misbakhun memandang ketegangan antara Israel dan Iran sebagai momentum untuk menguji seberapa kuat daya tahan fiskal Indonesia. Selama lonjakan harga minyak global tidak melewati batas wajar, struktur APBN dinilai tetap solid dan tidak membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan anggarannya.

Namun, sepanjang harga minyak terjaga, Misbakhun meyakini APBN masih aman. “Pemerintah tidak perlu memberikan governance financing (tata kelola pembiayaan) yang baru,” katanya.

Misbakhun menegaskan pentingnya para pembantu Presiden Prabowo menyodorkan data yang sahih. “Pengelola fiskal harus memberikan data detail kepada Bapak Presiden,” katanya