Pemerintah Siapkan Skema Umrah Wajib Maskapai Nasional

Arah Baru – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang kebijakan agar seluruh jemaah umrah asal Indonesia ke depan menggunakan maskapai penerbangan nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji sekaligus menopang industri aviasi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Dahnil saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI (Baleg DPR-RI) dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia memaparkan, untuk penerbangan haji saat ini telah diterapkan pembagian kuota secara seimbang. Separuh jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Arab Saudi, sedangkan 50 persen lainnya dilayani oleh Garuda Indonesia sesuai regulasi yang ditetapkan otoritas setempat.

Baca Juga:

PB HMI MPO Sampaikan Belasungkawa dan Solidaritas kepada Republik Islam Iran atas Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei

Berbeda dengan haji, penerbangan umrah belum memiliki aturan khusus terkait kewajiban penggunaan maskapai tertentu dari pemerintah Arab Saudi. Kondisi ini membuat jemaah memiliki keleluasaan memilih maskapai dari berbagai negara. Namun, Dahnil menilai banyaknya jemaah Indonesia yang menggunakan maskapai asing menjadi perhatian tersendiri.

“Tapi di umrah, itu banyak saja umrah kita menggunakan penerbangan national flight negara lain. Malaysia misalnya, Saudi, padahal gak ada mandatori harus menggunakan mana,” jelas Dahnil.

Ia menuturkan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar sektor haji dan umrah turut berkontribusi dalam memperkuat maskapai nasional.

“Presiden meminta kita bagaimana supaya kalian juga bisa mendukung ekosistem haji ini untuk memperkuat national flight kita,” ujar Dahnil.

Sebagai implementasi dari arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun konsep keberangkatan umrah yang terintegrasi melalui asrama haji. Dalam skema ini, proses check-in direncanakan selesai sejak jemaah berada di asrama, bekerja sama dengan Garuda Indonesia, sehingga tidak terjadi kepadatan di bandara.

“Misalnya jemaah umrah nanti check in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara. Mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding,” katanya.

Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi jemaah dalam proses keberangkatan.

Tak hanya pada aspek penerbangan, Kemenhaj juga berencana menggandeng Danantara Indonesia dalam pengembangan infrastruktur pendukung haji. Selain rencana pembangunan kampung haji, peningkatan kualitas asrama haji di berbagai daerah juga menjadi bagian dari agenda penguatan layanan.

Melalui berbagai inisiatif ini, Wamenhaj berharap pelayanan haji dan umrah semakin optimal serta memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.