Pemerintah Terapkan GovTech AI, Digitalisasi Bansos Diuji di Banyuwangi

Arah Baru – Pemerintah resmi meluncurkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai dimulainya penerapan teknologi Pemerintah Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) atau Government Technology (GovTech).

Program perdana akan dilakukan uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada minggu ketiga September mendatang, dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang sudah dijadwalkan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, mengucapkan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungan penuh terhadap program digitalisasi bantuan sosial.

Baca Juga:

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH, Gandeng KemenPPPA Tangani Kasus Serius

Transformasi digital ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi penyaluran bansos.

“Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Luhut menjelaskan, digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.

Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.

“Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” katanya.

Ia menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan serupa disampaikan Gus Ipul dalam kesempatan ini. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial agar bansos semakin tepat sasaran.

“Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN.

Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, salah satu kelebihan utama dari program digitalisasi ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan mengajukan usulan atau keberatan terkait bantuan sosial, yang kemudian akan diproses dan disaring secara otomatis oleh sistem.

“Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” ucapnya.

Ia menilai bahwa keterlibatan langsung warga dalam proses pemutakhiran akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas data bantuan sosial, sehingga distribusinya bisa lebih tepat dan sesuai kebutuhan.

“Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tutupnya.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widyantini dari Kementerian PAN-RB, Rachmat Pambudy yang menjabat sebagai Kepala Bappenas, serta Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS. Turut serta pula Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.