Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Latar Belakang & Dampak dari Kudeta 14 Februari 1946

Arahbaru.com – Akhir Desember 1945, seluruh pasukan Sekutu (Australia) meninggalkan Manado dan tugas Sekutu diserahkan kepada NICA-KNIL di bawah pimpinan Tentara Inggris yang berpusat di Makassar.

Pada bulan Januari 1946, BPNI melihat kesempatan ini dan pemimpinnya, John Rahasia dan Wim Pangalila, merancangkan suatu pemberontakan pemuda yang akan dibantu oleh Freddy Lumanauw dari Pasukan Tubruk di Teling.

Bagian NEFIS-Belanda mulai mencurigai Lumanauw dan Pakasi yang kedapatan telah disusupkan oleh Dr. Sam Ratulangi dari Jakarta ke dalam KNIL. Mereka berdua dimasukkan dalam penjara di Manado oleh oditur militer Schravendijk dan akan diproses untuk diadili.

Rencana John Rahasia dan Wim Pangalila untuk merebut kekuasaan pada upacara NICA 10 Januari, juga diketahui NEFIS dan semua tokoh pemuda BPNI di Manado dan Tondano telah ditangkap pada hari sebelumnya. Dua minggu kemudian mereka dilepaskan karena belum ada bukti hukum untuk dapat dituntut di mahkamah militer.

Pada bulan Februari 1946, komplotan militer KNIL di Teling masih dicurigai oleh bagian intel NEFIS dan panglima KNIL yang bermarkas di Tomohon memerintahkan supaya menahan dalam ‘’streng arrest’’ di Teling para pemimpinnya, yakni Furir Taulu, Sersan Wuisan, Wangko Sumanti, Frans Lantu, Yan Sambuaga dan Wim Tamburian, karena mereka telah menghasut tentara KNIL Indonesia dari kompi-kompi di Teling, Tomohon dan di Girian supaya berontak karena kekurangan gaji, ransum, rokok, berbeda dengan jaminan yang terima oleh sesama tentara bangsa Belanda.

Apalagi tentara Indonesia yang berpegang di bawah pimpinan Sekutu dalam Perang Dunia II dihargai dan dijamin sama terhadap seluruh pasukan.

Belanda tidak mengetahui bahwa hasutan-hasutan di seluruh kalangan militer Indonesia hanyalah untuk menutupi rahasia yang bertujuan sebenarnya untuk menggulingkan kekuasaan Belanda dan menegakkan kemerdekaan Indonesia.

Pimpinan rencana kuseta ini hanya menggunakan strategi kampanye untuk memuluskan pelaksanaannya dengan melancarkan provokasi tentang ketidakadilan jaminan antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Tentara KNIL umumnya bukan inginkan kemerdekaan.

Di awal pasca perang dunia kedua, situasi politik di Sulawesi Utara terpecah-pecah oleh berbagai kelompok baik yang pro maupun anti-republik seperti dari barisan Republik, Unitaris, Federalis, Hoofden Bond, Twapro (Twaalfde Provintie) dll. Kelompok Twapro yang menguasai Dewan Minahasa (Minahassa raad) menghadapi aksi barisan oposisi, GIM (Gerakan Indonesia Merdeka) dengan pemukanya, Uttu J.A Maengkom (mantan Menteri Kehakiman RI), dan didukung kalangan pemuda pro-Republik terutama dari Tomohon, Langowan dan Tondano.

Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan keesokan harinya dilanjutkan dengan pengesahan UUD 1945 serta pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia, dimana DR. Sam Ratulangi ditunjuk sebagai Gubernur Pertama Sulawesi, usaha untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia di seluruh Sulawesi dilakukan. Untuk maksud tersebut, sebelumnya Dr. Sam Ratulangi dengan diam-diam mengirimkan misi ke Sulawesi Utara, dengan mengirimkan para pemuda pro republik untuk mempengaruhi para pemuda dan KNIL di Manado dan Minahasa. Mereka yang dikirim antara lain Freddy Lumanauw dan Mantik Pakasi. Namun misi ini ketahuan oleh pihak Belanda.

Dalam perang Pasifik, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran melawan pasukan Sekutu pimpinan Amerika Serikat. Kekalahan ini membuat mereka mundur untuk memperkuat kubu pertahanan mereka di pulau Sulawesi dan di daerah Maluku Utara yang dimulai pada bulan Juli tahun 1944.

Di bulan yang sama, seorang  Dr. Sam Ratulangi dengan kecakapan geopolitik mengutus pemuda-pemuda untuk pergi ke Manado demi menyambut kemerdekaan yang akan dimiliki oleh Indonesia jika ternyata perang pasifik berakhir dengan hancurnya pasukan Jepang oleh pihak Sekutu.

Utusan yang ia kirim ini beranggotakan Mantik Pakasi dan Freddy Lumanauw sebagai utusan tentara, dan Wim Pangalila, Buce Ompi, serta Olang Sondakh sebagai perwakilan pemuda. Mereka diberangkatkan dengan kereta api ke Surabaya dan mereka menaiki kapal Dai Yu Maru langsung ke Manado. Sebelumnya mereka dihentar ke stasiun Gambir di Jakarta oleh Dr. Sam Ratulangi, Mr. A.A. Maramis dan perwira Kaigun-Jepang, Laksamana Maeda.

Waktu itu Sulawesi Utara khususnya Manado dan Minahasa masih dikuasai oleh balatentara Jepang. Dua bulan setelah pengutusan pemuda oleh Dr. Sam Ratulangi menuju Manado, tiba-tiba Manado diserang oleh puluhan pesawat pembom B-29 milik Angkatan Udara Sekutu.

Pesawat-pesawat itu menghujani Manado dengan puluhan bom, sehingga kota Manado hancur total, meninggalkan puing-puing bangunan yang hampir rata dengan tanah, dan menimbulkan korban jiwa yang banyak dikalangan penduduk. Hal ini kemudian memicu kecurigaan Jepang bahwa ada mata-mata Sekutu yang berperan ganda sebagai tokoh nasionalis.

Beberapa tokoh nasional dicurigai Jepang sebagai mata-mata sekutu, sebagian nya terdiri dari para raja Sangihe-Talaud, tokoh Tionghoa dan beberapa penjabat polisi dan pamong praja yang menjalankan hukuman mati.

Di bulan September 1944 ini juga kubu pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Morotai berhasil ditaklukkan oleh Jenderal Mac Arthur sebelum ia bertolak ke Leyte, Filipina. Selama pertengahan tahun April 1945 hingga awal Februari 1946, terjadi lagi banyak konflik atau hal-hal yang menuntun kepada terjadinya peristiwa merah putih di Manado. Pada bulan April hingga Agustus 1945 misalnya, dimana Pimpinan Kaigun menyiapkan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan apa yang pernah ia janjikan dahulu kala. Pada masa itu, bendera merah-putih dikibarkan bersebelahan dengan bendera nasional Jepang, yaitu Hinomaru.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memberikan tugas kepada seluruh bangsa Indonesia: ‘’Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno-hatta. “

Tugas ini telah dilaksanakan oleh Lapian-Taulu dengan sangat berhasil melalui kudeta 14 Februari 1946, walaupun hanya dapat bertahan selama 24 hari dan kemudian dilanjutkan dengan revolusi kemerdekaan sampai akhir 1950 (KMB).

Selama perang kemerdekaan RI dari 1945-1949, hanya kudeta 14 Februari 1946 yang berhasil merebut kekuasaan Belanda dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan nasional yang merdeka di bawah pimpinan Lapian-Taulu. Semua pejabat Belanda NICA-KNIL ditangkap, ditawan dan dideportasi ke Morotai.

Di tahun 1946-1948, sesuai perjanjian Linggarjati dan Renville oleh kedua pihak RI dan Belanda, wilayah nusantara yang di luar Jawa-Sumatera tidak termasuk dalam kekuasaan RI yang berpusat di Yogya, namun pemerintah Merah-Putih Lapian-Taulu pada 22 Februari 1946 menyatakan dalam rapat umum di Lapangan Tikala Manado, bahwa Sulawesi Utara adalah bagian dari NKRI yang berpusat di Yogya.

Peristiwa Merah-Putih di Sulawesi Utara meliputi seluruh perjuangan kemerdekaan di daerah Gorontalo, Bolaang Mongondow, Manado, Minahasa dan Sangir-Talaud yang dinyatakan oleh Bung Karno dipusatkan pada 14 Februari sebagai Hari Sulawesi Utara. Hal ini dilandasi pada fakta di Sulawesi Utara sendiri, karena pada saat itu tokoh-tokoh perintis kemerdekaan di daerah, Nani Wartabone, Raja Manoppo, OH Pantouw, GEDA Dauhan berada dan turut serta dalam menegakkan kemerdekaan Merah Putih di Manado.

LN Palar wakil Indonesia di PBB menyatakan sendiri bahwa RI diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk rakyat Sulawesi Utara, buktinya dengan peristiwa Merah-Putih di Manado, seraya membantah Wakil Belanda Kleffenyang berargumentasi bahwa perjuangan kemerdekaan RI hanya untuk Jawa dan Sumatera.

Bangkitnya warga Manado, Minahasa dan seluruh rakyat Sulut merebut kekuasaan dari tangan penjajahan Belanda yang bersumber pada jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 bermakna sangat positif bagi upaya diplomasi Indonesia di luar negeri. Proses ini kemudian diakui mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI.

Provokasi Belanda gagal total, sebab lewat peristiwa 14 Februari 1946, dunia menjadi yakin, perjuangan kemerdekaaan Indonesia milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Marauke.

Belanda gagal memanfaatkan mitos persahabatan Belanda-Minahasa yang dikenal dengan Verbond Minahasa – Nederland (10 Januari 1679) sebagai senjata untuk meninabobokkan warga Minahasa. Sebab, bagi putra-putri Indonesia di tanah Minahasa, persatuan dan kesatuan dalam kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

Description: Lapian (kedua dari kiri) bersama SoekarnoAksi militer 14 Februari 1946 oleh Sersan Taulu dan kawan-kawan, yang dikenal dengan Peristiwa Merah Putih telah berhasil merebut tangsi militer Belanda di Manado dan Minahasa, serta mengibarkan Sang merah putih di tanah Minahasa selama hampir sebulan.

Walaupun akhirnya aksi tersebut kemudian dapat diredam oleh militer Belanda, dan pemerintahan dikuasai dan dipegang kembali oleh NICA. Sejak saat itu, pemerintah NICA melarang penduduk untuk mengibarkan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh tanah Minahasa, serta menghukum pelaku gerakan 14 Februari 1946.

Tindakan NICA-Belanda tersebut, telah menimbulkan ketidak senangan kalangan bekas prajurit eks-KNIL asal Sulawesi Utara. Ditambah lagi dengan diskriminasi yang mereka perolah dari kolonialisme Belanda, telah menciptakan suatu gerakan bawah tanah untuk menumbangkan kekuasaan Belanda di Minahasa dan Manado.

Disela-sela tugas mereka untuk menjaga keamanan daerah demi kepentingan kolonial Belanda, mereka mulai menyusun kembali kekuatan bersama-sama dengan beberapa kelompok pemuda pro republik untuk dapat menumbangkan kekuasaan Kolonial Belanda. Keadaan ini berlangsung hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda atas Indonesia pada tahun 1949, dan pecahnya peristiwa 3 Mei 1950yang dilakukan oleh para serdadu KNIL bersama para pemuda pro republik yang berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan Belanda, serta menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI. Hal ini dilakukan ditengah-tengah upaya kelompok federalis dukungan Belanda yang mencoba untuk menjadikan Minahasa sebagai negara yang berdiri sendiri lepas dari NIT dan NKRI seperti halnya RMS di Ambon.

Peristiwa Merah Putih di Manado dan Minahasa, berhasil memadukan aksi kudeta militer dan aksi Petisi Politik yang berdampak secara nasional dan internasional. Dunia menjadi tahu bahwa Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menjadi sikap bulat seluruh bangsa Indonesia.

Peristiwa Merah Putih 14 Pebruari 1946 sebagai fakta bukti perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Sulawesi Utara, telah diakui oleh Pemerintah RI berupa tanggapan dari:
1. Presiden RI pertama, Ir Soekarno, yang sejak semula yakni beberapa hari sesudah Peris-tiwa Merah Putih terjadi, telah memberikan dukungan melalui berita radio yang dikirim dari Yogyakarta.

Dan ini membuktikan bahwa rakyat Minahasa bukanlah “ Anjing Belanda “ seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh kelompok sektetarian di Indonesia.

Dan 19 tahun kemudian, dalam suatu peringatan Peristiwa Merah Putih yang diadakan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 1965, Presiden Soekarnotelah mengimbau agar tanggal 14 Februari dapat dicanangkan sebagai “Hari Sulawesi Utara” dan wajib diperingati atau dirayakan setiap tahun.

Presiden RI kedua, Soeharto, dalam pidato pada upacara Apel Besar Pramuka di Cibubur (Bogor) pada tanggal 14 Agustus 1984, telah merangkaikan “Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946” dalam deretan aksi-aksi Perang Kemerdekaan yang penting selama masa Revolusi Fisik (1945-1950) berupa “Peristiwa Kepahlawanan di Sulawesi Utara”.

Dan akhirnya para pelaku “Peistiwa Merah Putih 14 Februari 1946” telah dianugerahi Bintang Gerilya dan tanda-tanda jasa lainnya oleh Pemerintah, serta jazad mereka yang telah gugur maupun yang telah wafat mendapat kehormatan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Manado dan Jakarta.(*)

(DARI BERBAGAI SUMBER)

Oleh : R. Asyam Shobir Muyassar (Direktur Purbajati Art Institute, Pemerhati Kebudayaan Indonesia)