Tantangan Proyek IKN: Anggaran Diblokir, BKPM Tetap Fokus Menarik Investasi

Arah Baru – Pemerintah terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi dalam proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meskipun ada kabar bahwa dana pembangunan IKN telah diblokir oleh pemerintah.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Otorita IKN untuk menarik investor. Mereka juga terus mempromosikan proyek IKN kepada para investor.
“Kalau kami kan kerja sama dengan Otorita (IKN) di sana, bahwa kami tetap commit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang di IKN tersebut. Jadi, kami laksanakan, kami koordinasi dengan otorita IKN,” ujarnya di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Dia menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus untuk menarik investor dari sektor perhotelan hingga pendidikan agar berinvestasi di IKN.
Dia menjelaskan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, telah melakukan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk membahas masalah investasi.
Investor dari Singapura dikabarkan akan terlibat dalam proyek besar di Kalimantan Timur tersebut, meskipun Riyatno belum bersedia mengungkapkan rincian mengenai investor yang dimaksud.
“Sebagaimana telah dilakukan di sana, tentu baik di sektor yang sudah ada kan mengenai perhotelan, pendidikan, kami bapak Menteri (Rosan) telah berkoordinasi, telah bertemu juga dengan Pak Basuki. Dan Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura,” sebutnya.
“Mungkin tidak saya sampaikan di sini, tapi sudah dilakukan koordinasi-koordinasi, bahkan Pak Menteri sudah ke sana,” tambah dia.
Baru-baru ini, pembangunan di IKN kembali mendapat perhatian setelah disebutkan bahwa anggaran untuk proyek tersebut diblokir. Pemblokiran anggaran ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat merealisasikan pembangunan IKN pada 2025 karena anggaran IKN yang dialokasikan dalam pagu Kementerian Pekerjaan Umum masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Akibatnya, mereka tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan mega proyek tersebut.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.