Setyo Budiyanto Tegaskan Keterlibatan di Danantara Mewakili KPK, Bukan Secara Pribadi

Arah Baru – Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Setyo menegaskan bahwa ia akan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai Ketua KPK maupun sebagai anggota pengurus Danantara. Ia juga memastikan tidak akan menerima pembayaran dalam bentuk apapun sebagai bagian dari Komite Pengawasan Danantara.

“Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, KPK sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran dalam bentuk apapun. Kemudian bersifat profesional dan juga nanti kami akan mengkaji efektivitas keberadaan KPK dalam komite tersebut,” kata Setyo di Gedung Joeang KPK, Senin (14/4/2025).

Baca Juga:

Viral Keluhan Soal Surat Kontrol BPJS Kesehatan, Peserta JKN Minta Sosialisasi Lebih Masif

Setyo menyatakan bahwa ia telah terlebih dahulu berdiskusi dengan pimpinan KPK lainnya sebelum terlibat. Selain itu, dalam struktur kepengurusan Danantara, Setyo tidak bergabung secara pribadi, melainkan mewakili nama KPK.

“Saya tegaskan kembali bahwa ketua itu bersifat tidak individual, tidak bersifat personal, tetapi tetap statusnya adalah secara institusi atau kelembagaan,” terang dia.

Namun demikian, Setyo mengaku belum ada tugas yang jelas dirinya sebagai komite pengawasan di Danantara. Sebab masih membutuhkan waktu.

“Kami sementara masih menunggu. Untuk tahapan-tahapan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh organ yang ada di Danantara tersebut,” kata  Ketua KPK.

Prabowo Luncurkan Danantara

Pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan BPI Danantara di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi biasa.

“Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Prabowo saat peluncuran.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, selama ini pengelolaannya dinilai belum optimal dan tidak berdampak signifikan bagi rakyat.

“Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Klaim Amankan Dana hingga Rp300 Triliun

Pada acara peluncuran itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan dana senilai Rp300 triliun, yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena adanya inefisiensi dan praktik korupsi.

“Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” kata Prabowo memungkasi.