Sri Mulyani Andalkan Utang Dalam Negeri Tutup Defisit 2026

Arah Baru – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengandalkan pembiayaan dari utang domestik untuk menutup kekurangan anggaran tahun 2026.

Dalam rancangan anggaran tahun tersebut, pemerintah masih memperkirakan adanya defisit sebesar Rp638,8 triliun, atau sekitar 2,48 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Defisit ini timbul karena rencana belanja negara yang mencapai Rp3.786,5 triliun melebihi proyeksi pendapatan yang hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa tingkat defisit tersebut menunjukkan perbaikan dari perkiraan tahun sebelumnya yang berada di angka 2,78 persen. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengelola defisit anggaran secara hati-hati dan terukur.

“Dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya,” imbuh Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Sementara itu, dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah merencanakan pembiayaan melalui utang sebesar Rp 781,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun mendatang.

Angka ini mengalami kenaikan sekitar 9,28 persen dibandingkan proyeksi pembiayaan utang pada APBN 2025.

Kendati begitu, Sri Mulyani menyebut rasio utang tidak mengalami perubahan dalam 3 tahun terakhir. “Rasio utang masih di 39,96 persen,” ujar dia.

2 Jurus Lain Kendalikan Rasio Utang

Selain fokus pada pembiayaan dari utang domestik, Sri Mulyani juga berencana memanfaatkan metode pembiayaan inovatif serta melakukan pengelolaan utang yang lebih dinamis guna menjaga rasio utang di level 39,96 persen terhadap PDB.

Salah satu pendekatan alternatif yang telah diterapkan pemerintah adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Lebih jauh, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai instrumen untuk membangun cadangan fiskal yang kuat.

“Sehingga stabilisasi terutama pada saat market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita, terjadi karena situasi di Amerika atau kebijakan dari luar, tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita,” tuturnya.

Target Tak Lagi Defisit 2027

Selaras dengan pernyataan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan didukung oleh strategi pembiayaan yang cermat, kreatif, dan berkelanjutan. Ia berkomitmen agar pemerintahannya terus mengedepankan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Prabowo menargetkan agar dalam beberapa tahun ke depan, pengeluaran negara tidak melebihi pendapatan, dengan harapan Indonesia bisa mencapai kondisi anggaran tanpa defisit paling lambat pada 2027 atau 2028.

“Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan.

Bisa Dilakukan

Terkait target ini, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menilai target pemerintah untuk mencapai APBN tanpa defisit pada 2027-2028 secara teori dapat dilakukan. Namun, ia menyoroti tantangan besar dalam penerapannya di lapangan.

“Secara prinsipil itu bisa dilakukan karena zaman Soeharto juga lama kita memakai balance budget. Budget berimbang dimana penerimaan dan belanja negara ditetapkan secara sama sehingga tidak ada defisit,” ujar Ronny, Jumat (15/8/2025).

Ia berpandangan bahwa penyesuaian antara pengeluaran negara dan pendapatan yang masuk merupakan fondasi utama untuk mencapai target tersebut.

Namun, langkah ini tidak tanpa risiko karena jika penghematan anggaran dilakukan, terutama pada sektor-sektor yang mendorong aktivitas ekonomi, maka laju pertumbuhan bisa ikut terdampak.

Ronny juga menggarisbawahi hambatan dari sisi politik, mengingat kecenderungan pemerintah dan DPR yang selama ini enggan memangkas anggaran secara signifikan.