Respon Tuntutan 17+8, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi Repot

Arah Baru – Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mendengar aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi publik.

Dia menekankan bahwa pemerintah memang sedang merespons sejumlah tuntutan demonstran.

“Apa yang diminta oleh para pendemo oleh masyarakat tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga tentu sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Infrastruktur Kereta Jadi Prioritas Baru, Investasi Rp 1.200 Triliun Disiapkan

Namun, ia menjelaskan bahwa tidak semua tuntutan demonstran dapat langsung dipenuhi. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan keputusan kepada Presiden.

“Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi juga repot. Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden,” paparnya. “Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat,” tambahnya.

Wiranto menambahkan, tuntutan rakyat tersebut juga akan dibahas dalam pertemuan yang direncanakan di Istana Kepresidenan pada sore hari ini.

“Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini,” lanjut dia.

Sementara itu, Dudung Abdurrahman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, mengungkapkan kekhawatirannya adanya kelompok tertentu yang menunggangi aksi unjuk rasa demi menciptakan kerusuhan.

Menurutnya, Presiden Prabowo tidak pernah mempermasalahkan aksi protes yang berlangsung secara damai dari kalangan mahasiswa maupun buruh.

“Tentunya mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kerusuhan yang terjadi kemungkinan besar dimicu oleh pihak tak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan dari situasi tersebut.

“Namun ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi, yang rusuh-rusuh inilah yang menurut saya tidak bertanggungjawab,” imbuhnya.

Dudung menduga bahwa kelompok di balik tindakan rusuh itu merupakan mereka yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan Presiden Prabowo. Dia juga menyebut kemungkinan campur tangan pelaku dari dalam maupun luar negeri, menurut pantauan pihak kepolisian.

“Presiden hari minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan beliau tidak sepenuhnya banyak orang yang, ada juga yang merasa dirugikan,” katanya.

“Kalau saya hanya dengar-dengar tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa jadi dari dalam maupun dari luar,” lanjutnya.

Sementara itu, Koalisi Sipil telah merumuskan “17+8” tuntutan dari aksi unjuk rasa seminggu terakhir. Intinya berfokus pada tiga isu utama: transparansi, reformasi, dan empati.

17 tuntutan dengan tenggat 5 September 2025:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.