Aliansi Mahasiswa Demo DPRD DKI Tuntut Transparansi Tunjangan

Arah Baru – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi protes di depan kantor DPRD DKI Jakarta.

Mereka menyuarakan tuntutan agar DPRD bersikap lebih terbuka terkait besaran tunjangan yang diterima anggotanya, serta pengelolaan anggaran di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Aksi ini berlangsung di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025), sekitar pukul 12.00 WIB.

Baca Juga:

Abdullah Puteh: Lulusan UICI Harus Jadi Kekuatan Moral dan Intelektual Bangsa

Massa tiba dengan kendaraan komando dan membawa berbagai spanduk berisi tuntutan kepada para anggota dewan.

Situasi lalu lintas di lokasi masih terkendali, dan aparat gabungan berjaga untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

“Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi dari DPR RI kawan-kawan. Maka gerakan ini akan terus kami kawal,” ujar salah satu orator dalam orasinya.

Tiga poin utama yang menjadi sorotan para demonstran antara lain:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dari pada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Perlu diketahui, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Besarnya tunjangan per bulan mencapai Rp 78,8 juta untuk pimpinan DPRD dan Rp 70,4 juta untuk anggota dewan, termasuk pajak.

Kepgub tersebut merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pergub DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang merevisi Pergub Nomor 153 Tahun 2017.

Aturan itu menyatakan bahwa apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan DPRD, maka diberikan tunjangan dalam bentuk uang setiap bulan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Tanggapan DPRD DKI Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyampaikan bahwa fokus dewan saat ini masih pada pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi sebelumnya.

“Kita masih membahas untuk perbaikan fasilitas yang ada di Jakarta yang kemarin dirusak. Itu aja. Nanti kan kita kan juga masih pembahasan juga, pembahasan anggaran kan,” ujar Ima di Gedung DPRD, Kamis (4/9).

Saat ditanya mengenai kelanjutan tunjangan perumahan senilai Rp 70 juta, Ima hanya memberikan jawaban singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan.

“Lihat saja. Saya juga, apa namanya masih dalam pembahasan ke depan ya,” ucapnya.