Atlet Israel Tampil di Kejuaran Senam Dunia 2025 di Jakarta, Ormas dan Pemerintah Sepakat Tolak

Arah Baru – Kontingen senam artistik dari Israel dijadwalkan ambil bagian dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2025.

Namun rencana partisipasi tersebut menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kelompok. Reaksi negatif bermunculan, menyerukan agar atlet Israel tidak diperbolehkan tampil di Indonesia.

Di antara pihak yang menentang adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut menolak keterlibatan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kemerdekaan Palestina.

“Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Amirsyah di Jakarta, Selasa (7/10).

Sedangkan Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, menyampaikan bahwa mengingat Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, maka sudah semestinya negara ini tetap teguh dalam pendiriannya.

Ia mengingatkan bahwa keputusan mengizinkan kehadiran atlet dari Israel justru bisa merusak posisi diplomatik Indonesia di mata dunia, terlebih setelah sikap pemerintah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di panggung internasional.

“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” ujar Sudarnoto.

Pernyataan serupa juga datang dari Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa keterlibatan atlet Israel dalam ajang di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara.

“Kehadiran atlet Israel tersebut untuk bertanding dalam kejuaraan dunia yang akan diadakan di Jakarta harus ditolak karena selain bertentangan dengan amanat dan semangat konstitusi juga akan membuat hati sebagian besar rakyat di negeri ini akan terluka,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10).

Tak hanya kalangan ormas keagamaan, parlemen juga turut menyuarakan penolakan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah menunjukkan ketegasan.

Menurutnya, mengizinkan atlet Israel berlaga di Indonesia bisa memunculkan gejolak publik dan melukai semangat konstitusi yang dengan jelas menentang bentuk penjajahan apa pun.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta lewat keterangan tertulis, Rabu (8/10).

Sikap pemerintah

Pemerintah sendiri telah menunjukkan posisi tegas menolak kehadiran atlet dari Israel di tanah air.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk masuk ke wilayah Jakarta.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Ia juga menekankan pentingnya bagi pihak penyelenggara untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka dalam mengundang peserta dari Israel.

Menurut Pramono, mengizinkan kedatangan atlet Israel dalam situasi geopolitik seperti saat ini tidak hanya tidak membawa manfaat, tetapi juga berpotensi memicu keresahan masyarakat luas.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa isu kehadiran atlet dari Israel tidak berada dalam lingkup tanggung jawab kementeriannya.

Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait partisipasi Israel dalam turnamen tersebut merupakan hasil dari kebijakan internal Persatuan Senam Indonesia (Persani).

“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/10).

Sugiono juga menegaskan bahwa segala hal menyangkut pemberian visa untuk kontingen Israel adalah ranah kewenangan imigrasi, bukan Kementerian Luar Negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa izin masuk tidak akan diberikan kepada para atlet tersebut.

Yusril menyebutkan bahwa langkah itu sepenuhnya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai forum internasional, termasuk sidang PBB, menyampaikan kritik tajam terhadap tindakan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan atau kontak apa pun dengan Israel selama belum ada pengakuan atas kemerdekaan Palestina sebagai negara yang sah dan berdaulat.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19-25 Oktober yang akan datang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan video, Kamis (9/10).