Meminta Anggaran KPK 2024 Ditambah, Firli : Butuh Tambahan 249 Miliar

Arah Baru – Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan bahwasanya dirinya mengusulkan kepada Komisi III DPR RI untuk dapat menambahkan anggaran KPK pada Tahun 2024 sebesar 249 Miliar.

Menurut Firli, penambahan anggaran KPK tersebut untuk dapat memperkuat program prioritas nasional yang salah satunya merupakan penertiban kader parpol melalui pendidikan anti korupsi.

“Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK Rp 1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp 249.668.818.000,” ungkap Firli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (07/06/2023).

Baca Juga:

BRI Finance Manjakan Nasabah Lewat Promo KKB Bunga 0% di Customer Gathering Lampung

Firli juga membeberkan terkait dengan program unggulan KPK pada Tahun 2024 nanti yang salah satunya program politik cerdas berintegritas hingga nantinya akan ada program desa antikorupsi.

“Kami sungguh berharap untuk bisa mensukseskan seluruh program prioritas maupun unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional. Kami masih butuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000,” kata Firli.

Purnawirawan Polri tersebut juga menambahkan bahwasanya KPK akan mengambil empat dari tujuh program nasional yang nantinya akan berdampak kepada ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas serta berkeadilan, meningkatkan SDM berkualitas serta berdaya saing, serta memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan serta dapat bertransformasi.

“Program politik cerdas dan berintegritas 2024 yang akan datang, kita ingin ajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, akan ikuti pendidikan antikorupsi. Karena kami ingin tak ada lagi anggota legislasi, kepala daerah terlibat korupsi,” tuturnya.

Tidak lupa, Firli mengaku bahwasanya keinginannya untuk menertibkan kader parpol karena berkaca dari Tiongkok yang menurutnya telah terbebas dari korupsi selama sepuluh Tahun.

“Ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok. Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek korupsi. Apa yang dikerjakan? Tertibkan parpol. Menertibkan penyelenggara negara. Menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil laksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi,” tandasnya.

.