Infrastruktur Kereta Jadi Prioritas Baru, Investasi Rp 1.200 Triliun Disiapkan

Arah Baru – Pemerintah tengah menyiapkan rencana ambisius untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional dengan target penambahan sekitar 14.000 kilometer jalur baru dalam kurun waktu dua dekade ke depan. Total kebutuhan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 1.200 triliun. Strategi yang ditempuh mencakup pengaktifan kembali jalur-jalur lama yang sudah tidak beroperasi serta pembangunan lintasan baru di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai langkah ini mendesak dilakukan karena selama ini terdapat ketimpangan dalam alokasi investasi antara sektor jalan dan perkeretaapian.

“Selama ini bisa dikatakan terjadi underinvestment. Memang kita bukan seperti negara kontinental yang saling terhubung daratannya, sehingga pengembangan kereta bisa dilakukan secara masif ke semua arah. Kita negara kepulauan, tapi tetap saja kita perlu pengembangan kereta,” kata AHY dalam konferensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:

Pemerintah Belum Siapkan Pengganti Dua Wamen yang Tengah Hadapi Proses Hukum

Ia juga menekankan bahwa dari sisi pembiayaan, pembangunan maupun pengelolaan jalur kereta dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan secara nasional.

Sebagai gambaran, dalam APBN 2026, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai lebih dari Rp 46 triliun. Sementara itu, sektor perkeretaapian hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp 5 triliun. Selisih ini menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan yang cukup signifikan.

“Underinvestment ini jika dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan kita, tahun 2026 ini saja misalnya, bisa dikatakan Rp 46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp 5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ,” terangnya.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, AHY menjelaskan bahwa jaringan rel kereta saat ini masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari total panjang jalur sekitar 12 ribu kilometer, sebagian besar berada di Jawa, dengan sekitar 7 ribu kilometer yang aktif beroperasi.

“Dari kurang lebih 12 ribu kilometer secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. Yang aktif, yang operasional sekitar 7 ribu kilometer. Sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatra ada, tapi tentunya belum sangat terhubung,” ujar AHY.

“Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja. Nah, dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah berencana memprioritaskan pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa. Langkah ini diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

“Kita tahu wilayah Kalimantan luas sekali dan kaya dengan sumber daya alam mineral. Termasuk menghubungkan antarprovinsi dari utara ke timur, ke selatan, ke tengah, hingga ke barat, semuanya penuh dengan potensi sumber daya alam. Nah, inilah yang saya rasa menjadi peluang yang sangat baik,” paparnya.

“Kalau saja ini bisa kita dorong terus, maka akan memberikan keuntungan bagi negara dan semua pelaku usaha di bidang komoditas sumber daya alam tadi. Ini juga akan mempercepat proses hilirisasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat bagi komoditas tambang kita,” ujar AHY lagi.

Meski demikian, mengingat proyek ini bersifat jangka panjang hingga tahun 2045, pelaksanaannya harus dirancang secara terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan kawasan agar berjalan optimal.

“Bicara proyek yang bisa dikerjakan lebih cepat, bisa dikatakan quick wins, tadi ada beberapa yang kita identifikasi. Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang,” tandasnya.