Bahlil Tegaskan Stok BBM Nasional Aman, Isu Shell Disebut Urusan B2B

Arah Baru – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu kekosongan bahan bakar di sejumlah SPBU swasta milik Shell. Ia menegaskan bahwa ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk berbagai jenis produk, mulai dari bensin hingga solar.

“Saya pikir semuanya ada ya RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B2B aja,” beber Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi Shell lebih pada mekanisme bisnis antarperusahaan atau business to business (B2B), bukan karena keterbatasan pasokan dalam negeri.

Baca Juga:

Aktivis HAM Akan Diverifikasi, Ini Rencana Besar Kementerian HAM

Saat dimintai tanggapan terkait izin impor BBM Shell yang belum terbit dari Kementerian ESDM, Bahlil tidak memberikan penjelasan rinci. “Nanti coba saya cek ya,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman sebelumnya menyampaikan bahwa izin impor BBM tahun 2026 untuk Shell masih dalam tahap evaluasi. Pengajuan kuota yang diajukan perusahaan tersebut disebut masih diproses oleh kementerian.

“Kalau yang Shell khusus masih dievaluasi. Kita evaluasi juga pada saat mereka order. Kan kemarin tuh tahun 2025 tuh ini sudah order, ini udah order. Nah ini ada yang nggak order-order, kita evaluasi dong,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026) yang lalu.

Terkait kemungkinan adanya tambahan kuota impor, Laode mengisyaratkan besarannya tidak jauh berbeda dari kebijakan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada 2025 kuota impor BBM swasta meningkat sekitar 10 persen dibandingkan 2024.

“Kuota saya jawab satu kata mirip tahun 2025,” kata Laode.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme perizinan impor BBM tahun ini akan diberlakukan setiap enam bulan sekali. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan konsumsi BBM nasional secara berkala, sekaligus memberi kepastian waktu bagi badan usaha dalam mengajukan perpanjangan izin.