Kemenperin Soroti Lonjakan Impor Kendaraan Niaga, Produksi Lokal Tertinggal

Arah Baru – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian pada meningkatnya impor kendaraan niaga. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir terlihat adanya ketimpangan antara kapasitas produksi dalam negeri dan penyerapan pasar nasional.

Pada 2025, tercatat selisih sekitar 4.000 unit ketika kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru dipasok oleh kendaraan impor.

“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (9/4/2026).

Baca Juga:

Infrastruktur Kereta Jadi Prioritas Baru, Investasi Rp 1.200 Triliun Disiapkan

Kendaraan Dijual Tanpa Surat

Kemenperin turut menyoroti praktik penjualan kendaraan yang tidak sesuai aturan, seperti transaksi tanpa dokumen resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.

Selain itu, beredarnya truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 juga menjadi perhatian. “Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.

Eko menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan daya saing industri kendaraan niaga nasional yang berperan penting dalam sistem logistik dan distribusi barang. Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27% terhadap PDB nasional,” ujar Eko dalam Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026.

Kondisi Industri RI

Kontribusi tersebut diperkuat oleh subsektor perdagangan kendaraan bermotor serta jasa perbaikannya yang menyumbang 2,02% terhadap PDB nasional. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, dan pembaruan armada kendaraan niaga di berbagai sektor.

Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,78% pada 2025. Angka ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang efisien dan andal guna mendukung sistem logistik nasional.

“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya.

Lebih lanjut, GIICOMVEC 2026 juga diharapkan mampu memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai pasok regional maupun global. Namun demikian, Kemenperin mencatat masih adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera dibenahi.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan produksi kendaraan niaga pada 2025 mengalami penurunan sebesar 3,5% menjadi 164 ribu unit, dari hampir 170 ribu unit pada 2024. Penurunan ini berdampak pada tingkat utilisasi industri yang hanya sekitar 58%, di bawah batas efisiensi.

Eko menambahkan bahwa GIICOMVEC 2026 menjadi wadah business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, serta pemangku kepentingan. Pameran ini diikuti oleh 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung.

“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” tutup Eko.