Aksi Walk Out Fraksi PDIP Picu Pemanggilan Gubernur Dedi Mulyadi untuk Klarifikasi

Arah Baru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berencana memanggil Gubernur Dedi Mulyadi untuk hadir langsung di kantor DPRD Jabar yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung.

Wakil Ketua DPRD, Iwan Suryawan, menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi keluar dari ruang sidang paripurna pada Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Iwan, pemanggilan tersebut akan dilakukan melalui surat resmi sebagai bentuk komunikasi antar lembaga. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi dari Gubernur Dedi atas dugaan pernyataan yang dianggap meremehkan lembaga DPRD oleh Fraksi PDIP.

“Kami pimpinan secara formal akan mengagendakan dan mengundang Gubernur pada acara tertentu untuk menjelaskan yang tadi, supaya clear,” kata Iwan, kemarin, 16 Mei 2025. 

“Nanti di Banmus (Badan Musyawarah) kita agendakan dan kita sepakati tanggalnya,” imbuh dia.

Iwan menyampaikan bahwa penting bagi unsur pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat untuk kembali membangun komunikasi yang sejajar.

Ia menekankan perlunya kedua belah pihak menjalin kesepahaman mengenai peran masing-masing, serta menjunjung tinggi sikap saling menghargai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Nampaknya, memang kita harus kembali duduk dengan Gubernur secara kelembagaan hingga kita bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalakan tugas kita masing-masing,” katanya.

Iwan Suryawan, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menyatakan bahwa ia menghargai langkah politik yang diambil Fraksi PDIP saat memilih keluar dari sidang sebagai bentuk penyampaian sikap mereka.

“Kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, dan Insya Allah atas masukan dan keinginan tadi, kami piminan DPRD akan mengonsolidasikannya dan menyampaikan usulan tadi untuk ditindaklanjuti,” jelas Iwan.

Dedi Mulyadi Dituding Rendahkan DPRD

Sebelum rapat paripurna dimulai, dua legislator dari Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan, mengajukan interupsi yang kemudian berujung pada aksi walk out.

Momen tersebut terjadi saat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, bersiap membuka jalannya sidang.

“Interupsi pimpinan. Doni Maradona Hutabarat, Fraksi PDI Perjuangan,” sela Doni saat rapat. “9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang saya anggap sakral, di acara Musrenbang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi bahwa saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi”. 

Doni merujuk pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Cirebon pada 7 Mei 2025, di mana Gubernur Dedi Mulyadi turut hadir dan memberikan sambutan.

Namun, saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna, Doni tidak secara rinci mengungkapkan ucapan Gubernur yang dianggap bernada meremehkan.

“Saya menyimpulkan dari pernyataan itu Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD,” katanya.

Doni mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk memberikan penjelasan langsung kepada anggota DPRD Jawa Barat terkait pernyataannya.

Ia juga menekankan pentingnya terciptanya hubungan yang saling menghormati antara pemerintah daerah dan legislatif guna mendukung pembangunan dan kemajuan provinsi Jawa Barat.

“Saya secara pribadi dan secara fraksi kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jabar. Kenapa? karena negara ini dibentuk ada trias politika. dia tidak bisa berjalan sendiri,” jelas Doni. “Karena bagaimanapun antara lembaga harus ada etika, saling menghargai, kita tidak ada yang super-man yang berjalan sendiri,” imbuh dia.

Pernyataan Doni kemudian diperkuat oleh interupsi yang disampaikan oleh Memo Hermawan. Dia secara langsung menyerukan agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out, termasuk Wakil Ketua Ono Surono. 

“Izin pimpinan. Saya melihat seharusnya legislatif dan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling meperkuat, tapi beberapa bulan ini ada suara-suara yang kurang enak juga, kita saling merendahkan, saya meminta perbaiki kehormatan marwah DPRD ini supaya hubungan yang harmonis,” katanya.

“Saya meminta sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono”.

Tanggapan atas pernyataan Memo langsung terlihat dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang hadir dalam sidang, di mana mereka serempak bangkit dari kursi dan meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, dalam rapat tersebut, posisi eksekutif diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.