Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

Arah Baru – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan respons terhadap kritik yang justru dibawa ke ranah hukum. Ia menilai, kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap negara, bukan sesuatu yang harus dipidanakan.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam seminar nasional memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Dalam forum tersebut, Hasto menyinggung sejarah Indonesia yang sarat dengan semangat pembebasan, sehingga praktik pembungkaman, termasuk terhadap kritik, tidak semestinya terjadi.

“Saudara-saudara sekalian, sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun. Betul? Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik terhadap pemerintah diadukan kepada polisi,” ujar Hasto.

Baca Juga:

RDPU Komisi IV Bahas Revisi UU Peternakan Demi Ketahanan Pangan

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tanda penolakan terhadap keberhasilan pemerintah, melainkan justru lahir dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap bangsa. Menurutnya, dinamika pemikiran menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia.

“Maka Pak Basarah tadi mengatakan bagaimana seminar ini menjadi suatu dialektika pemikiran. Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pemerintah, itu karena kita sayang, cinta Tanah Air, kepada Republik ini, Saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Hasto juga menilai Indonesia perlu menjadi contoh bahwa perbedaan gagasan dan pandangan dapat berjalan seiring dengan semangat membangun bangsa. Ia menyebut, hal tersebut merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

“Maka dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika, kita tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi di dalam juga kita serukan, kita harus menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta Tanah Air untuk kemajuan bangsa itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PDIP harus tetap menjadi kekuatan politik yang solid, progresif, serta mampu berdiri tegak menghadapi berbagai tekanan. Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers, serta peran DPR RI dalam fungsi pengawasan sebagai bagian dari keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik.

“Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini. Dan untuk itu, jangan pernah lelah berjuang bagi Indonesia kita karena di dalam akhir dari komunike ini dikatakan dengan sangat tegas bahwa Indonesia berdiri di muka dalam perjuangan pembebasan. Kita harus memberikan suatu pelajaran kepada dunia bahwa tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi di bumi Indonesia tercinta,” ujarnya.