Amnesti Hasto, PDIP dan Gerindra Bantah Ada Kesepakatan Politik

Arah Baru – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengarahkan seluruh kader partainya untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Arahan tersebut disampaikan dalam Kongres PDIP yang berlangsung di Bali pada Kamis (31/7/2025).

Sehari setelahnya, pada Jumat (1/8/2025), Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Baca Juga:

Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

Kejadian ini memicu berbagai spekulasi politik mengenai kemungkinan adanya kesepakatan di balik pemberian amnesti tersebut.

Namun, baik PDIP maupun Gerindra secara tegas membantah adanya hubungan antara kedua peristiwa itu. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco, menegaskan kembali bahwa amnesti untuk Hasto tidak ada kaitannya dengan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

“ Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya Akan didukung oleh PDIP Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk hal yang mungkin belum pas,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dukungan PDIP Sudah Lama

Wakil Ketua DPR menjelaskan bahwa dukungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Prabowo sebenarnya telah diberikan jauh sebelum kongres PDIP ke VI berlangsung.

“Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya Akan didukung oleh PDIP Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk hal yang mungkin belum pas,” kata dia. 

Partai Gerindra menyambut baik dukungan yang diberikan PDIP pada pemerintah. Menurutnya, dukungan itu positif karena bukan berarti meniadakan kritik untuk pemerintah. Dengan kata lain, sesuai sikap yang disampaikan Megawati, PDIP sebagai penyeimbang.

“Ada kritik membangun dan hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” ungkapnya.

Sikap Politik PDIP

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), mengajak seluruh anggota partai untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, saat acara di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (31/7/2025). Deddy menjelaskan bahwa Megawati menekankan pentingnya para kader untuk mendukung setiap program pemerintah yang berpihak pada rakyat.

“Ibu (Megawati Soekarnoputri) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah. Mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini,” ujar Deddy.

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres VI PDIP, Megawati menegaskan bahwa partainya, yang dikenal dengan simbol banteng moncong putih, tidak akan mengambil peran sebagai pihak oposisi.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga konsep oposisi tidak relevan di sini.

Namun, Megawati juga menekankan bahwa PDIP tidak hanya fokus membangun koalisi pemerintahan. Partai ini akan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang konstitusional yang tetap kritis terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” sambung dia.