Anies Kritik Bagi-Bagi Jabatan, PSI Balas Sindir Praktik TGUPP Era Gubernur DKI

Arah Baru – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melontarkan kritik soal praktik bagi-bagi jabatan di pemerintahan, namun ucapannya justru menuai respons tajam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menanggapi pernyataan Anies dengan menyinggung masa lalu Anies saat masih menjabat sebagai gubernur.

Ia menilai, Anies juga pernah melakukan hal serupa saat membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca Juga:

Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

“Kan setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Prabowo dengan gayanya, dengan model memimpinnya seperti itu. Dulu pernah memimpin juga kan yang berkomentar (Anies Baswedan) ini toh, kita ingat dulu memasukkan TGUPP segala macam,” ujar Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

Bestari, yang juga pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, menambahkan bahwa sampai saat ini masih ada orang-orang dekat Anies yang tetap berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut beberapa dari mereka bukan aparatur sipil negara dan terkesan ‘dititipkan’.

“Bahkan saat ini banyak orang beliau masih bercokol di DKI. Yang non PNS. Ada yang macam-macam lah, nggak usah juga jadi mengomentari, ini kan jadi menepuk air didulang terpercik ke wajah sendiri ini namanya, padahal menitip-nitip juga,” sambungnya.

Ia menyarankan agar Anies lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik dan pandangan politik. Menurutnya, sikap yang hanya mencari popularitas tanpa dasar yang kuat tidak produktif.

“Sebaiknya lebih arif dalam menyampaikan pemikiran. Tak penting lah untuk sekadar jadi ngetop harus bernarasi memojokkan,” tegas Bestari.

Pernyataan Anies

Pernyataan yang menuai reaksi itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menilai bahwa praktik pemerintahan saat ini cenderung mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan kekuasaan dan keuntungan pribadi.

“Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan,” ucap Anies saat menyampaikan pandangannya di Semarang, Rabu (8/10).

“Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik,” lanjutnya.

Ia juga mengajak untuk mengembalikan prinsip meritokrasi di pemerintahan, yaitu menempatkan orang berdasarkan kapabilitas, bukan koneksi pribadi atau politik.

“Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi,” tandasnya.