PKS Soroti Korupsi, Judi Online, dan LGBTQ+ dalam Putusan Majelis Syura III

Arah Baru – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan empat rekomendasi strategis dalam Musyawarah III Majelis Syura (MMS) yang digelar sebagai respons terhadap berbagai perkembangan nasional maupun internasional.

Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam forum tersebut adalah penegasan sikap partai terhadap isu pemberantasan korupsi, judi online, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan narkoba, hingga LGBTQ+.

Musyawarah III Majelis Syura PKS berlangsung pada 25–26 Juli 2026 di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman dan diikuti seluruh anggota Majelis Syura yang mewakili setiap provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

Prabowo Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir, Duduk Berdampingan dengan Jokowi

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan forum tersebut menghasilkan empat keputusan utama yang disusun sebagai respons atas dinamika yang berkembang di bidang ekonomi, sosial, dan politik, baik dalam lingkup nasional maupun global.

“PKS mendukung penuh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Almuzzammil dalaam keterangan resminya, Selasa (28/7/2026).

Pada keputusan kedua, PKS menyoroti pentingnya penguatan sumber daya nasional melalui pendekatan ekonomi syariah. Partai tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional dengan mengoptimalkan potensi wakaf produktif serta mempercepat pengembangan industri halal.

“PKS mendorong Pemerintah agar segera membangun ekosistem regulasi dan kelembagaan demi meningkatkan kemandirian pendanaan nasional melalui pengarusutamaan sumber daya dalam negeri yang berbasis pada ekonomi syariah seperti optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal,” katanya.

Selain membahas persoalan ekonomi, PKS juga menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Partai tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil langkah tegas dalam memerangi praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online ilegal, serta penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Putusan MMS ketiga adalah keprihatinan PKS atas semakin maraknya praktik korupsi, LGBTQ+, judi online, pinjaman online (pinjol) ilegal, serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kita. PKS mengajak semua elemen bangsa untuk bergandeng tangan memberantas praktik-praktik destruktif tersebut secara tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Almuzzammil.

Dalam kesempatan yang sama, Almuzzammil juga menegaskan sikap PKS terhadap isu kemanusiaan internasional, khususnya mengenai perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, amanat konstitusi Indonesia harus terus diwujudkan melalui dukungan terhadap upaya mengakhiri penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Sebagai amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan semua komponen bangsa untuk tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida bangsa Palestina oleh Zionis Israel,” imbuhnya.