Bima Arya Sebut Bonus Demografi dan Tata Kelola Pemerintahan Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggelar Kuliah Umum Kewarganegaraan bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik” pada Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, sebagai pembicara utama yang membahas tantangan dan peluang Indonesia menuju negara maju dalam dua dekade mendatang.

Rektor UICI, Prof. Asep Saefuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bima Arya yang dinilainya sebagai salah satu kepala daerah inspiratif selama menjabat Wali Kota Bogor selama dua periode. Ia berharap pengalaman dan gagasan Bima Arya dapat memberikan pencerahan bagi mahasiswa dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:

UICI Audiensi dengan Wakil Bupati Serang, Dorong Akses Pendidikan Tinggi Digital yang Terjangkau

“Saya sebagai salah satu warga Bogor mengagumi berbagai kebijakan Kang Bima saat memimpin Kota Bogor selama dua periode. Semoga kuliah umum ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi seluruh peserta,” ujar Prof. Asep.

Sementara itu, Guru Besar Sejarah sekaligus dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan UICI, Prof. Anhar Gonggong, mengawali sesi akademik dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Bima Arya berbagi pengalaman.

Menurutnya, pengetahuan praktis yang dimiliki Wakil Menteri Dalam Negeri sangat penting untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus kritis. Berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia dalam 20 tahun mendatang.

“Indonesia digadang-gadang menjadi negara maju dan masuk lima besar ekonomi dunia bersama Cina, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi,” kata Bima Arya di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika UICI.

Menurutnya, terdapat dua tantangan utama yang menentukan masa depan bangsa, yakni kemampuan memanfaatkan bonus demografi dan keberhasilan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Jika kedua tantangan tersebut gagal diatasi, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat berubah menjadi “Indonesia Cemas”.

Bima Arya menjelaskan bahwa sejarah menunjukkan tidak banyak negara yang berhasil keluar dari jebakan kelas menengah. Dari 108 negara yang berhasil naik dari kelompok berpendapatan rendah ke menengah, hanya 34 negara yang mampu melanjutkan transformasi menjadi negara maju. Karena itu, momentum bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data kependudukan saat ini, setiap 100 penduduk usia produktif Indonesia menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Angka tersebut lebih baik dibandingkan 16 tahun lalu yang mencapai hampir 51 penduduk nonproduktif. Dominasi Generasi Z dan Generasi Milenial menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, Bima mengingatkan bahwa bonus demografi memiliki masa berlaku yang berbeda di setiap daerah. Oleh sebab itu, kepala daerah dituntut mampu merancang kebijakan yang dapat mengoptimalkan produktivitas generasi muda sebelum jumlah penduduk lanjut usia meningkat secara signifikan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan empat faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam. Pertama, visi nasional yang konsisten lintas generasi dan lintas kepemimpinan. Kedua, kemandirian bangsa dalam menentukan arah pembangunan. Ketiga, kepemimpinan yang efektif melalui koordinasi dan sinkronisasi yang kuat. Keempat, kolaborasi aktif antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Tidak mungkin kita menuju Indonesia Emas jika terus diwarnai konflik dan perpecahan. Semua pihak harus bekerja sama dan bergerak dalam satu tujuan yang sama,” tegasnya.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Bima Arya menyoroti fenomena deep state yang kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pergantian kepala daerah atau pejabat publik tidak boleh mengubah orientasi utama birokrasi yang harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa pemimpin harus mampu mengendalikan birokrasi, bukan justru dikendalikan oleh birokrasi.

Bima juga menyinggung tingginya angka kasus korupsi kepala daerah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat 545 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sepanjang periode 2010 hingga 2025. Karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, Bima Arya menawarkan lima strategi utama. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, menerapkan evidence-based planning sehingga kebijakan disusun berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, memperluas partisipasi warga dalam proses pembangunan. Keempat, memperkuat evaluasi dan pengawasan program pembangunan. Kelima, menerapkan pembangunan berbasis wilayah (spatial-based planning) agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Di bidang pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait terus mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi layanan elektronik (e-government). Salah satu target yang sedang dikembangkan adalah sistem layanan publik terintegrasi berbasis identitas digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan hanya melalui satu platform.

“Tantangannya tidak mudah. Regulasi harus diselaraskan dan sistem harus mampu terintegrasi secara nasional. Namun ke depan masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital dalam satu sistem yang terhubung,” jelasnya.

Menutup kuliah umum, Bima Arya menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam ekosistem pembangunan nasional. Menurutnya, universitas memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan penghasil pemimpin masa depan yang akan menentukan arah Indonesia menuju negara maju.

“Negara ini harus diarahkan oleh pengetahuan. Karena itu pemerintah dan perguruan tinggi harus terus bersinergi untuk melahirkan inovasi serta mencetak generasi yang siap memimpin Indonesia di masa depan,” pungkasnya. (*)