Diduga Provokasi Menolak Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka Diadukan ke MKD

Arah Baru – Diduga melanggar kode etik, anggota DPR RI, Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Nomor registrasi laporan tersebut 743/PW.09/12/2024 tang telah ditandatangani oleh Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam.

Termuat dalam surat tersebut Rieke diadukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga atas dugaan pelanggaran etik lantaran ia dinilai memprovokasi menolak kenaikan PPN 12 Persen. Direncanakan, Rieke akan diperiksa MKD pada Senin, (30/12/2024).

“Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku yang tanda tangani. Tapi kan masih libur nih, masih reses. Jadi angota-anggota masih ada di Dapil, jadi kita tunda dulu lah,” ucap Dek Gam saat kepada wartawan, Minggu (29/12/2024).

Dek Gam mengatakan Rieke baru akan dijadwalkan pemanggilan setelah masa sidang nanti.

“Abis masa sidang nanti, kalau enggak ada laporan enggak mungkin saya ngeluarin surat,” singkat dia.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kenaikan PPN 12 Persen Dibatalkan

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 diusulkan dibatalkan oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Hal itu disampaikan Rieke saat Rapat Paripurna DPR, Kamis, 5 Desember 2024 seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ia menuturkan, PPN bisa diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, tetapi juga bisa diubah paling rendah menjadi 5 persen.

Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” tutur Rieke seperti dikutip dari Antara.

Rieke menuturkan, persoalan fiskal dan moneter dari kehidupan masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

Hal ini lantaran pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan deflasi selama lima bulan yang terjadi harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Rieke berharap pembangunan infrastruktur wajib mempertimbangkan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang.

Dia menuturkan, banyak inovasi dan kreativitas untuk mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara.

“Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden RI Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” ujar dia.

Minta Pemerintah Terapkan Self Assessment

Di samping itu, dia juga meminta Pemerintah menerapkan self assessment monitoring system (sistem pemantauan penilaian mandiri) dalam tata kelola perpajakan.

Di samping menjadi pendapatan utama negara, menurut dia, pajak juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara.

“Sistem ini insyaallah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan nonkeuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan,” terang dia.

Adapun selain sebagai selebritas, Rieke Diah Pitaloka dikenal sebagai anggota DPR yang vokal. Ia mengawali karier di bidang politik sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sejak 2009.