Direktur IPO: Presiden Prabowo Sudah Saatnya Lakukan Reshuffle Kabinet

Arah Baru – Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah seharusnya melakukan perombakan kabinet.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyusul banyaknya respons masyarakat terkait kinerja para menteri saat ini.

“Tiga bulan pertama seharusnya presiden (Prabowo) sudah mampu menilai kinerja kementerian, ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Dedi mengungkapkan bahwa Presiden perlu melakukan pergantian dalam kabinet guna memperkokoh visi pembangunan serta menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan terstruktur.

Mengenai alasan mengapa Presiden Prabowo belum melakukan reshuffle hingga kini, Dedi menduga hal tersebut terkait dengan pertimbangan politik, khususnya dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas koalisi yang belum sepenuhnya matang.

“Presiden Prabowo terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian,” ujarnya. 

Meski begitu, Dedi yakin bahwa dalam situasi saat ini, pergantian kabinet sangat memungkinkan dan mungkin sudah menjadi bagian dari rencana Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, “Reshuffle bisa terjadi terutama jika ada partai politik yang kembali bergabung ke dalam koalisi.”

Respons Istana soal Isu Reshuffle

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet.

Meski demikian, menurut Prasetyo, proses evaluasi terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga tetap berjalan secara rutin.

“Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dia menjelaskan bahwa para menteri serta pimpinan lembaga saat ini lebih memprioritaskan pelaksanaan tugas dan program pemerintah.

Prasetyo menambahkan, sejumlah kementerian masih menghadapi berbagai persoalan yang harus ditangani terlebih dahulu, sehingga pembahasan tentang reshuffle kabinet menjadi bukan hal utama saat ini.

“Ada beberapa masalah di Kementerian. Lintas Kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup. Itu juga nyangkut di Pariwisata. Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan,” jelasnya.

“Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Daripada sekedar membahas reshuffle, reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle,” imbuh Prasetyo.

Prabowo Minta Pejabat Tak Becus Mundur

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pejabat negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik agar bersedia mengundurkan diri.

Prabowo juga tidak ragu untuk mencopot jabatan pejabat yang gagal memenuhi tanggung jawabnya secara optimal.

“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai kekurangan serta tantangan yang perlu diatasi.

Prabowo menyoroti salah satu permasalahan utama di Indonesia, yaitu maraknya penyimpangan dan praktik korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

“Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandateris rakyat,” jelasnya.

Prabowo Lihat Masih Banyak Korupsi

“Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan di tubuh kekuasaan,” sambung Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia berjanji untuk menghentikan segala bentuk penyalahgunaan dan kebocoran yang merugikan masyarakat luas.

“Saya percaya dan saya yakin pada saat ini bangsa Indonesia di tengah tantangan global kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan,” tutur Prabowo