DPR Apresiasi Langkah Tegas Menteri ESDM Soal Tambang Nikel Raja Ampat

Arah Baru – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menjelaskan bahwa seluruh izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat sudah dikeluarkan jauh sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini menjabat.

Meski begitu, DPR memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menangguhkan sementara kegiatan pertambangan sebagai respons atas aspirasi masyarakat sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keputusan Menteri ESDM untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, juga mendapatkan dukungan penuh dari Alfons Manibui sebagai anggota Komisi XII DPR RI.

Baca Juga:

Hadapi Cost of Fund yang Masih Tinggi, BRI Finance Fokus pada Efisiensi Operasional

“Saya mengapresiasi keputusan Menteri ESDM yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Alfons dikutip Sabtu (7/6/2025).

Komisi XII DPR RI saat ini secara intensif mengkaji berbagai keluhan dan masukan terkait dugaan dampak negatif lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

Berbagai suara tersebut berasal dari kalangan masyarakat, aktivis lingkungan, pemuka adat, serta komunitas Papua secara luas, yang juga disampaikan melalui media massa.

Perhatian Khusus

Komisi XII DPR RI memastikan akan memberikan perhatian serius terhadap seluruh laporan tersebut dan akan melakukan kajian lebih mendalam pada masa sidang berikutnya setelah reses.

“Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Dia menegaskan bahwa DPR RI, sesuai pernyataan Ketua Komisi XII, memberikan dukungan penuh terhadap tindakan cepat Menteri ESDM untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat sebagai upaya menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah.

“Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah AMDAL yang disyaratkan,” imbuhnya.

Alfons juga menambahkan bahwa DPR memahami sepenuhnya bahwa aktivitas tambang nikel di wilayah ini telah dimulai beberapa tahun lalu. Seluruh perizinan yang terkait, ditegaskan, tidak dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang saat ini menjabat.

“Bahkan tidak ada satu pun perizinan yang diterbitkan oleh Pak Bahlil selaku Menteri ESDM. Dengan pemahaman ini, kami menilai perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” pungkasnya.

Tambang Nikel Raja Ampat Disetop Sementara

Sebelumnya, penghentian aktivitas tambang ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat.

Pemerintah mencurigai bahwa kegiatan perusahaan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum diizinkan beroperasi kembali.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin operasional PT Gag Nikel sudah dikeluarkan sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat.

Namun, ia menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap tambang-tambang yang melanggar aturan dan mengancam kelestarian ekosistem setempat.

“Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).