Idham Holik Disebut Ancam Komisioner KPUD

Arahbaru – Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengungkap adanya ancaman dari anggota Komisioner KPU Pusat, Idham Holik dalam proses verifikasi faktual partai.

Kesaksian Komisioner KPUD yang tidak mau disebutkan namanya itu disampaikan dalam program The Political Show CNN Indonesia TV, Senin (19/20/2022) malam.

Ia mengatakan Idham mengancam akan mengirim semua petugas KPUD kabupaten/kota ke rumah sakit jika tidak meloloskan Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Garuda sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca Juga:

Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

“Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan. Atau nanti akan dimasukkan ke rumah sakit,” katanya.

Anggota komisioner KPUD itu menjelaskan ancaman itu disampaikan dalam rapat konsolidasi Nasional KPU dengan KPUD seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta.

Selain mengancam, lanjut Komisioner KPUD, Idham juga juga mempersilakan anggota KPU daerah keluar jika tidak mengikuti instruksi pusat dan provinsi.

“Bahasa yang disampaikan pimpinan kami di provinsi bagi yang tidak ikut silakan keluar barisan. Keluar gerbong,” kata saksi.

Selain mengancam bakal mengirim petugas KPUD ke rumah sakit, kata dia, Idham juga mempersilakan anggota KPU daerah keluar jika tidak mengikuti instruksi pusat dan provinsi.

“Bahasa yang disampaikan pimpinan kami di provinsi bagi yang tidak ikut silakan keluar barisan. Keluar gerbong,” katanya.

Menurutnya, maksud dari kata Idham itu, bagi komisioner KPUD yang tidak mau mengikuti instruksi KPU Pusat, diminta mundur.

Kesaksian dari Komisioner KPUD itu dibantah langsung oleh Idham. Ia yang hadir juga dalam forum itu menegaskan tidak instruksi meloloskan partai tertentu.

Ia menjelaskan arahan yang ia sampaikan adalah agar KPUD melaksanakan instruksi sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU Pusat.

“Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE. itu dan ada SE nya. Dan tidak ada konteks memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat,” jelasnya. (*)