Jelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Bahas PPHN dan Format Sidang 2025

Arah Baru – Pimpinan MPR RI mengadakan rapat internal di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (30 Juni 2025), untuk membahas sejumlah agenda penting menjelang Sidang Tahunan MPR RI serta isu-isu strategis terkait pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga tersebut.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., menjelaskan bahwa rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada empat topik utama: kesiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 2025, rencana pertemuan konsultatif dengan Presiden, perkembangan pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta evaluasi dan perencanaan program dan anggaran MPR untuk tahun 2025 dan 2026.

“Alhamdulillah, beberapa kesepakatan telah dicapai dalam rapat ini,” ujar Siti Fauziah.

Baca Juga:

Hasto Tegaskan Pentingnya Demokrasi dan Ruang Kritik di Indonesia

Terkait kajian PPHN, Siti Fauziah menjelaskan bahwa hasil final dari Badan Pengkajian dan Kelompok Kerja Kajian Ketatanegaraan (K3) akan disampaikan kepada pimpinan MPR pada akhir Juli 2025. Hasil kajian tersebut, yang mencakup substansi dan dasar hukum PPHN, akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan sebelum dikonsultasikan kepada Presiden.

“PPHN masih dalam proses kajian. Jadi pada akhir Juli nanti baru akan disampaikan kepada pimpinan. Dari situ baru bisa diketahui apa yang akan berubah atau tetap, dan akan dibawa ke dalam mekanisme rapat lanjutan serta konsultasi dengan Presiden,” jelasnya.

Persiapan Sidang Tahunan MPR RI 2025

Terkait agenda Sidang Tahunan MPR RI, pimpinan lembaga tengah mempertimbangkan tiga opsi format pelaksanaannya.

Opsi pertama adalah menggelar sidang secara terpisah sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib MPR. Opsi kedua mengacu pada pola sebelum pandemi COVID-19, di mana Sidang MPR dan Sidang DPR dilaksanakan secara terpisah.

Sementara alternatif ketiga adalah melanjutkan format sidang gabungan seperti yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pilihan final mengenai format ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Selain itu, rapat pimpinan juga membahas pentingnya penyusunan buku sejarah MPR. Menurut penjelasan dari Siti Fauziah, meskipun MPR telah memiliki dokumentasi sejarah dari masa lalu, catatan untuk periode kepemimpinan saat ini masih belum diperbarui.

Oleh karena itu, MPR berencana menyusun buku sejarah baru yang merangkum secara komprehensif perjalanan institusi, termasuk perkembangan terkini, guna menjadi arsip kelembagaan yang lebih lengkap dan representatif.

Perkembangan Implementasi Konstitusi

Menanggapi dinamika terbaru dalam pelaksanaan konstitusi, Pimpinan MPR RI berencana melakukan kunjungan dan menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga negara.

Selain itu, mereka juga berinisiatif mengundang sejumlah menteri, khususnya yang mengurusi sektor pendidikan, untuk membahas strategi memperkuat pemahaman konstitusi di kalangan generasi muda.

Pertemuan pimpinan ini dihadiri oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR, antara lain Drs. H. Kahar Muzakir, Dr. Hj. Lestari Moerdijat, M.M., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A., Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.A., Edhie Baskoro Yudhoyono, S.E., M.Sc., dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.

Dengan beragam isu strategis yang berhasil dibahas dan disepakati, forum ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antar-pimpinan MPR sekaligus menyiapkan langkah-langkah kelembagaan yang akan dijalankan pada semester kedua tahun 2025.