Kemensos dan Kemenag Jalin Kolaborasi Dukung Program Sekolah Rakyat

Arah Baru – Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag), telah melakukan kerja sama resmi untuk mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

Istana memastikan bahwa program ini akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga:

Chelsea Ikat Bynoe-Gittens Hingga 2032, Transfer Hampir Tuntas

Ujang mengacu pada laporan BPS mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, yang mencatatkan adanya peningkatan angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 di semua jenjang pendidikan.

Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga yang tergolong miskin ekstrem memiliki pendidikan hanya sampai SD atau lebih rendah. Selain itu, data dari Kemendikbud per Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP yang lulus, namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ujang menyatakan bahwa data tersebut menggambarkan hubungan erat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional, mencakup aspek pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, serta rentannya anak-anak terhadap keterlibatan dalam dunia kriminalitas.

Dengan demikian, Ujang menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan.

“Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Ujang.

Sebagai informasi, ruang lingkup kerja yang tercantum dalam dokumen MoU tersebut meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi mengenai penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pendidikan dan sosial.

Kedua kementerian akan bekerja sama dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, yang mencakup pelatihan materi pengajaran agama serta pengembangan karakter untuk guru dan tenaga pendidik.