Kontroversi Haji 2025: Apresiasi Menteri Agama vs Kritik DPR

Arah Baru – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Ibadah Haji 2025 dan menilai penyelenggaraan tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dilihat dari segi fasilitas yang disiapkan oleh Saudi Arabia, termasuk kemah dan juga air. Lalu, jumlah kematian berkurang karena bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di beberapa tempat,” kata dia dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2025).

Sebelumnya, Nasaruddin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung para jemaah haji Indonesia, mulai dari Kementerian Agama, BP Haji, hingga Kementerian Kesehatan.

Baca Juga:

Nishi Izakaya Hadirkan Asian Crossover & Refresh Series, Perpaduan Rasa Asia Tenggara dalam Hidangan Jepang

Ia juga memberikan penghargaan kepada Tim Pengawas Haji DPR atas berbagai saran yang diberikan, yang kemudian direspons dengan melakukan simulasi terkait kekhawatiran yang disampaikan oleh para anggota DPR.

Anggota Timwas Haji DPR Kecewa

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap jalannya ibadah haji 2025 yang menurutnya tidak sesuai dengan rencana dan informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Agama.

“Pertama, tentu kami sangat menyayangkan. Manajemen pelaksanaan haji yang sebelumnya sudah disampaikan secara meyakinkan oleh Menteri Agama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR ini menjelaskan, beberapa hari sebelum wukuf di Arafah, pihaknya mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam forum itu, pemerintah memaparkan kesiapan layanan haji secara rinci.

Jemaah Banyak yang Terlantar

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah jemaah mengalami kesulitan akibat bus yang datang terlambat dan tidak tersedianya tenda di Arafah.

“Kami sebenarnya berharap ini menjadi pelaksanaan haji yang lebih baik, apalagi ini haji terakhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi kenyataannya justru sebaliknya,” klaim Lalu.

Dia menyatakan bahwa persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh pemerintah Indonesia, melainkan juga kebijakan baru yang diterapkan oleh pihak berwenang Arab Saudi.