Krisis Iklim Sebagai Ancaman Disintegrasi: Wawasan Nusantara Dan Persatuan Dalam Mitigasi Bencana

Perubahan iklim merupakan isu global yang tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berdampak pada ketahanan dan keamanan negara. Dampak perubahan iklim tidak hanya berdampak pada sosial-ekonomi tetapi dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. Menurut PPIC perubahan iklim yang cepat dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan dan naiknya permukaan laut.

Letak geografis Indonesia yang di himpit oleh dua benua dan samudra ternyata juga mempengaruhi berbagai hal termasuk angin muson barat dan timur sehingga pemerintah mengimbau pada seluruh daerah di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan akan memuncak pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat sebanyak 16 bencana dan banjir masih menjadi bencana yang paling dominan yaitu sebanyak 13 peristiwa. Selain itu, tercatat dua kejadian cuaca ekstrin dan musibah tanah longsor.

Baca Juga:

PEKANBARU DI PERSIMPANGAN PEMBANGUNAN: Krisis Tata Kelola Perkotaan, Ketimpangan Sosial, dan Agenda Transformasi dalam Perspektif HMI

BMKG telah menetapkan beberapa wilayah yang dapat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi yaitu antara lain di Sumatera terdapat Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara Sedangkan di Jawa terdapat Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Di samping mengancam keselamatan jiwa, bencana juga membawa dampak ekonomi yang cukup besar, mulai dari gangguan aktivitas produksi, distribusi logistik hingga beban pemulihan serta pembiayaan pemulihan setelah bencana, kesiapan jalur evakuasi dan fasilitas pendukung juga merupakan strategi pengurangan resiko becana yang akan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi.

Selain dampak ekonomi, hal yang harus dihadapi pasca-bencana adalah dampak sosial yaitu trauma psikologis. Kerentanan kelompok yang meningkatkan potensi konflik sosial akibat ketidakpuasan distribusi bantuan, ketidakadilan dan kelelahan psikologis hingga terputusnya perantara sosial sehingga dapat mengancam solidaritas dan integrasi masyarakat terutama jika penanganan yang lambat dan tidak adanya keterbukaan.

Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik menjadi sangat penting dalam konteks ini. Ia berfungsi sebagai paradigama pemersatu keberagaman, namun apabila tidak dikelola dengan bijak keberagaman ini bisa menjadi potensi konflik. Oleh sebab itu pendekatan yang konperhensif dan menyeluruh melalui wawasan nusantara sangat dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kesatuan nasional tanpa menghilangkan ciri khas daerah.

Wawasan nusantara pada umumnya secara tradisional diartikan sebagai satu kesatuan wilayah, politik, sosial, budaya pertahanan dan keamanan dapat diperluas maknanya, makna ulang ini menempatkan perlindungan ekosistem sebagai landasan penting untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa.

Konsep tersebut menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di suatu daerah akan dapat berdampak ke daerah yang lain juga, sehingga sangat diperlukan rasa kepedulian yang tinggi dan tanggung jawab bersama. Untuk membangun ketahanan iklim yang baik kita membutuhkan upaya kolektif dalam artian seluruh kompenen bangsa harus bekerja sama untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim tersebut.

Krisis iklim adalah ancaman yang sangat serius bagi keutuhan bangsa jika kita tidak bertindak bersama, pemerintah harus segera bergerak cepat untuk membentuk dewan koordinasi mitigasi iklim nusantara yang efektif dan menegaskan UU berprespektif wawasan nusantara untuk memastikan kebijakan yang terpadu dan adil. Serta penegak hukum harus memberikan sangsi kepada pelaku kejahatan lingkungan sebagai pengkhianatan terhadap ekologi.

Masyarakat sipil dan media harus membangun narasi edukasi yang memupuk solidaritas antardaerah. Setiap warga negara dapat berkontribusi dengan cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan mewujudkan dengan aksi nyata bersatu untuk mitigasi bencana, menjaga kedaulatan dan melestarikan kebudayaan bagi generasi mendatang.

* Penulis adalah Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).