Lagrial: Negara Wajib Berbenah, Rakyat Tak Bisa Dibungkam

Arah Baru – Direktur Eksekutif Lembaga Agraria dan Hubungan Industrial (LAGRIAL) Muhammad Akhiri, menegaskan bahwa pemerintah harus segera berbenah dan tidak lagi menganggap remeh kemarahan rakyat yang semakin meluas.

Gelombang demonstrasi yang terjadi bukan sekadar reaksi spontoon terhadap perilaku anggota DPR yang bebal, mudah tersinggung terhadap kritik, dan bahkan meledek publik, tetapi sudah menjadi akumulasi kekecewaan mendalam atas kondisi sosial-ekonomi yang kian berat.

“Sesungguhnya, amarah rakyat telah lama dipendam karena himpitan ekonomi, lapangan kerja yang sulit, kebijakan negara yang semakin jauh dari rasa keadilan, serta pejabat publik yang hidup penuh kemewahan namun miskin nurani,” kata Akhiri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (01/09/2025).

Baca Juga:

Komitmen Vale Indonesia Mendorong Penguatan Rantai Pasok Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Ia mengungkapkan, kebutuhan dasar rakyat merupakan hak paling fundamental. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan kebijakan pro-rakyat, bukan sekadar menaikkan pajak dengan dalih efisiensi, sementara tunjangan pejabat publik terus meningkat.

“Presiden sebagai Kepala Negara harus memastikan pemerintahan berjalan dalam kontrol konstitusional. Demokrasi tidak mungkin hidup tanpa pengawasan. Kekuasaan tanpa oposisi struktural hanya akan mendorong lahirnya pemerintahan otoriter,” ujarnya.

Menurut Akhiri, gagalnya fungsi pengawasan parlemen menyebabkan rakyat turun ke jalan. Ketika ‘parlemen ruangan’ tidak lagi menjalankan kritik, maka ‘parlemen jalanan’ hadir sebagai konsekuensi sejarah.

“Inilah yang kini bangkit kembali, sebagaimana terjadi di masa reformasi yang pernah disaksikan langsung oleh Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Akhiri menyampaikan sejumlah agenda mendesak untuk perubahan, yaitu:

1. Peradilan Etik bagi Penyelenggara Negara – Pejabat publik yang merendahkan rakyat harus dapat diadili secara etis.
2. Reformasi Kepolisian – Dimulai dengan menindak tegas aparat yang terlibat dalam peristiwa tragis yang menimpa almarhum Affan Kurniawan.
3. Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat – Menyusun ulang kebijakan fiskal dengan menghentikan beban pajak berlebihan kepada rakyat kecil.

Dalam keterangannya itu, Akhiri juga memberikan pesan khusus kepada para demonstran agar tetap fokus pada isu kebijakan negara dan tidak terjebak benturan dengan aparat. Benturan hanya akan melemahkan tujuan gerakan dan mengalihkan pokok masalah.

Sementara kepada aparat keamanan, Akhiri meminta agar bersikap sabar dan menghormati para demonstran.

“Mereka bukan musuh, melainkan saudara sebangsa. Jangan nodai tangan dengan darah rakyat sendiri,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Akhiri menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan.

“Perjuangan rakyat adalah perjuangan konstitusional, dan pemerintah wajib mendengarkan suara rakyat,” pungkasnya. (*)