Sun. Apr 14th, 2024

Laporkan Bawaslu ke DKPP, THN AMIN: Komisioner Layak Diberhentikan

Arahbaru – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (THN AMIN) melaporkan Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) pada Selasa (27/02/2024).

Dalam laporan tersebut, THN AMIN menyatakan Komisioner Bawaslu RI layak untuk diberhentikan.

THN AMIN menganggap Bawaslu tidak transparan, tidak profesional, dan tidak netral dalam menangani laporan terkait dugaan pelanggaran oleh KPU RI terkait aplikasi SIREKAP.

Reza Isfadhilla Zen selaku advokat THN AMIN mengatakan pihaknya melayangkan dua laporan, namun tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material.

Dalam surat pemberitahuan status laporan yang diterima oleh pelapor/pengadu tidak di jelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (3) huruf d menyebutkan, ‘penyelenggara pemilu’ memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.

Padahal, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 ayat 1 menyebutkan, Bawaslu harus memberitahu kepada pelapor. Terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.

Pada pasal tersebut, juga menjelaskan bahwa pemberitahuan itu, waktunya paling lama satu hari setelah kajian awal selesai.

Dalam surat pemberitahuan status laporan, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materiil mana yang tidak terpenuhi dan tidak di berikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi apa yang diperlukan.

Hal tersebut menjadi “aneh” karena Bawaslu tidak terbuka atau tidak transparan terhadap informasi publik dan terkesan Bawaslu tidak profesional serta tidak netral.

Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN Muhammad Akhiri mengatakan, dalam SIREKAP terdapat banyak “kesalahan maupun keanehan”.

Hal tersebut perlu untuk dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi proses pemilu maupun mengawasi KPU RI dan sistem IT yang dikendalikan KPU RI.

“Maka, dengan tidak di prosesnya dua laporan kami oleh Bawaslu, patut diduga Bawaslu RI tidak profesional dan terkesan tidak transparan. Maka, dari itu kami meminta DKPP RI untuk memeriksa seluruh Komisioner Bawaslu RI serta jika terdapat dan terbukti adannya pelanggaran kode etik oleh Komisioner Bawaslu RI, sudah sepantasnya seluruh Komisioner Bawaslu RI diberhentikan atau dipecat,” tutup Muhammad Akhiri. (*)

By Nasir

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content Dilindungi Undang Undang Dilarang Untuk Copy!!