Meski Ekonomi Menguat, Peningkatan Pekerja Informal dan Gini Rasio Perlu Perhatian Pemerintah

Arah Baru – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan perkembangan terbaru kondisi perekonomian Indonesia. Di tengah tekanan akibat dinamika geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia, kinerja ekonomi nasional masih mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Periode libur sekolah yang berlangsung pada Juli menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang mencatat pertumbuhan hingga 10,6 persen. Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru, kenaikan kelas, serta masuknya mahasiswa ke perguruanan tinggi turut mendorong peningkatan aktivitas di sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen pada triwulan II 2026.

Di sisi lain, cuaca kemarau dengan suhu tinggi memicu meningkatnya kebutuhan listrik untuk penggunaan pendingin ruangan. Kondisi tersebut, ditambah kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik, membuat sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan sebesar 10,81 persen.

Baca Juga:

BINUS University Luncurkan Beasiswa untuk Perkuat Komitmen Mencetak Talenta Bedampak bagi Indonesia

Meski demikian, perlambatan pada industri pengolahan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Setelah tumbuh 5,04 persen (yoy) pada triwulan I 2026, sektor ini hanya mampu mencatat pertumbuhan 4,52 persen pada triwulan II. Mengingat industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional, perlambatan tersebut dinilai memiliki dampak yang cukup strategis terhadap perekonomian.

Sektor pertanian juga menunjukkan perlambatan meski sebelumnya memasuki musim panen raya di berbagai daerah. Pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 3,8 persen (yoy) pada triwulan II.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,57 persen terhadap PDB nasional dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 28,75 persen tenaga kerja Indonesia, sehingga perannya sangat penting dalam menopang perekonomian.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Setelah tumbuh 5,52 persen pada triwulan I 2026 yang didorong momentum mudik dan Hari Raya Idulfitri, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II tercatat sebesar 5,05 persen. Meski melambat, capaian tersebut masih dinilai cukup baik mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,3 persen terhadap PDB nasional.

Sementara itu, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta kinerja ekspor menunjukkan tren yang membaik. PMTB tumbuh sebesar 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor pada triwulan I 2026 yang hanya mencapai 0,9 persen.

Pekerja Informal Masih Dominan

Di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor usaha, kondisi ketenagakerjaan nasional masih memperlihatkan perkembangan positif. Jumlah pekerja baik di sektor formal maupun informal sama-sama mengalami peningkatan. Pekerja formal bertambah dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026. Sementara itu, pekerja informal meningkat dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang atau setara 59,3 persen.

Walaupun jumlah pekerja formal bertambah, perubahan tersebut belum mampu menggeser komposisi tenaga kerja secara signifikan. Pada November 2025, pekerja formal masih berada di angka 42,30 persen, sedangkan pekerja informal mencapai 57,7 persen. Dalam kurun waktu satu semester, proporsi pekerja informal justru meningkat sekitar 1,6 persen, sementara proporsi pekerja formal mengalami penurunan dengan besaran yang sama.

Ke depan, tantangan utama adalah memperbesar penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor industri dan perdagangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agar kualitas sumber daya manusia semakin kompetitif.

Tingginya jumlah pekerja informal juga diduga berkaitan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, naik dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,363. Kenaikan ketimpangan paling terasa terjadi di wilayah perkotaan, di mana rasio gini meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja di sektor formal cenderung memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik berkat perlindungan melalui berbagai program jaminan sosial. Sebaliknya, pekerja informal menghadapi tekanan yang lebih besar akibat meningkatnya biaya transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta harga kebutuhan pangan.

Karena itu, pemerintah diharapkan memperkuat berbagai kebijakan afirmatif bagi pekerja informal. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses terhadap program beasiswa, kemudahan memperoleh layanan BPJS, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja tersebut.