OJK Dorong Industri Asuransi Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

Arah Baru – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sektor asuransi agar dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai inisiatif pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dorongan ini muncul karena adanya potensi risiko yang cukup tinggi dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa keterlibatan industri asuransi perlu mempertimbangkan kemampuan menanggung risiko serta tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan.

Baca Juga:

Google.org Kucurkan Hibah USD 1,5 Juta untuk ION, Perkuat Fondasi Perdagangan Digital Terbuka Indonesia

“OJK mendorong agar industri asuransi dapat terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, pelaku industri asuransi siap mengambil bagian apabila pemerintah membuka ruang diskusi untuk membahas skema perlindungan risiko dalam pelaksanaan program tersebut.

“Industri asuransi siap mendukung program pemerintah apabila dilibatkan melalui penyediaan perlindungan risiko yang efektif dan sesuai kebutuhan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya sedang mematangkan rencana pengembangan produk asuransi yang dapat mencakup seluruh kegiatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan bahwa OJK juga membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Mahendra menuturkan, saat ini rencana tersebut masih berada pada tahap awal perumusan. Bentuk produk asuransi yang akan diterapkan nantinya akan disesuaikan dengan model bisnis serta skema pendanaan yang paling relevan.

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan operasional program MBG sepenuhnya masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, ruang untuk melibatkan asuransi dalam skema pembiayaan program ini masih sangat terbatas.

“Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” tutur Mahendra usai menghadiri acara Outlook Ekonomi DPR di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).