Pakar Gizi Soroti MBG: Evaluasi Keracunan hingga Kualitas Menu Perlu Diperkuat

Arah Baru – Program unggulan pemerintah Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), belakangan ini menjadi sorotan publik.

Sejumlah ahli menyampaikan sejumlah catatan kritis dan saran dalam rangka menyempurnakan pelaksanaannya.

Dalam sebuah diskusi bertema ‘Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045’ yang diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan beberapa hal penting yang menurutnya perlu menjadi perhatian.

Baca Juga:

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH, Gandeng KemenPPPA Tangani Kasus Serius

“Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir,” kata Tjandra dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Ia juga menyoroti kandungan gizi dalam makanan MBG yang menurutnya perlu ditelaah ulang agar betul-betul mencerminkan prinsip gizi seimbang dan berkualitas.

“Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi,” jelas dia.

Tak hanya menyoroti isi menunya, Tjandra juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan alternatif skema pendistribusian dan pembiayaan program tersebut.

Ia menyebut bahwa di beberapa negara lain ada pendekatan partisipatif dari sekolah atau pemerintah daerah.

“Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa dapur SPPG milik Polri dapat dijadikan contoh praktik baik karena menjunjung tinggi standar kebersihan.

“Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis,” ucapnya.

“Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai,” sambung dia.

Sementara itu, ahli gizi dari Persagi, Marudut Sitompul, mengingatkan bahwa bahan makanan dalam program MBG tidak harus bersifat seragam. Menurutnya, pendekatan berbasis pangan lokal justru lebih sesuai untuk menggali potensi daerah.

“Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi,” ujar Marudut.

Marudut menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengatur standar gizi dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5, namun ketentuan tersebut masih membuka ruang adaptasi di tingkat lokal.

“Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu,” jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ke depannya semua dapur dalam program MBG akan dilengkapi alat rapid test guna mencegah kejadian keracunan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini muncul setelah melihat hasil positif dari sistem yang telah dijalankan oleh Polri.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden.

“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” ujarnya.